Banyak Petani Belum Tahu, Subsidi Pupuk Dipangkas 40 Persen

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pengurangan subsidi pupuk ternyata belum banyak diketahun para petani. Akibatnya, mereka yang terlanjur mengandalkan pasokan dari pemerintah, kini kelimpungan memenuhi kebutihan pokok tanamnya itu.

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karanganyar, Siti Maesyaroch, mengatakan pemerintah hanya mampu memenuhi 60 persen pupuk yang terdata di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Ketentuan ini sebenarnya sudah diputuskan sejak awal tahun 2020. Hanya saja, belum semua petani tersosialisasi. Mereka yang terlanjur mengandalkan jatah rutin, kini kebingungan.

“Dari Dirjen PSP Kementerian Pertanian memberi batasan penebusan pupuk subsidi hanya 60% dari RDKK. Artinya, dipotong 40%. Gejolak yang muncul karena hal ini kurang disosialisasi. Selain itu, semua penebusan dengan kartu tani dan aktif,” katanya kepada KR, Minggu (6/9).

Selain tak tahu jatahnya dipangkas, petani juga kesulitan membeli pupuk subsidi karena kartu taninya bermasalah. Bisa karena belum aktif, terblokir maupun belum terdaftar di kelompok tani. Siti mengatakan, semua penebusan pupuk subsidi hanya bisa dilakukan oleh petani berkartu tani aktif.“Cara mengatasinya dengan menghubungi kantor BRI terdekat dengan didampingi mantri tani,” katanya.

Lebih lanjut Siti mengatakan, subsidi pupuk yang dikurangi bisa disiasati dengan membeli pupuk nonsubsidi atau menggantinya dengan pupuk organik. “Kebutuhan urea se-Karanganyar 24 ribu ton. Tapi sesuai SK menteri, hanya dijatah 13 ribu ton. Per hektare kebutuhannya 250 kilogram, tapi yang diberi 60%-nya. Jika membeli nonsubsidi memang lebih mahal,” katanya.

BERITA REKOMENDASI