Baru 15 Desa Cairkan Dana Desa

Editor: Ivan Aditya

SRAGEN, KRJOGJA.com – Sebanyak 15 desa dari total 196 desa yang berhak mengelola Dana Desa (DD) di Kabupaten Sragen sudah mengajukan surat pencairan. Sedikitnya desa yang mengajukan permohonan pencairan DD tersebut dikarenakan faktor kehati-hatian administrasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sragen, Is Susanto Hery kepada wartawan Senin (22/05/2017) mengatakan, sejauh ini memang baru 15 desa yang mengajukan surat pencairan DD. "Sragen total mendapa DD dari pusat sebesar Rp 160 miliar. Namun belum semua desa mengajukan pencairan. Setiap desa rata-rata medapat DD antara 800-900 juta untuk pembangunan dan pemberdayaan desa," ujarnya.

Menurut Is Susanto, sejauh ini anggaran pencairan yang sudah diajukan baru Rp 7,4 miliar lantaran belum banyak desa yang mengajukan. Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti untuk proses pencairan, tapi pihak desa sangat berhati-hati dan mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi.

Terkait proses pencairan DD, jelasnya, tahap pertama baru bisa cair 60 persen dulu. Baru tahap kedua akan melengkapi sisa kekurangannya. Hal ini sudah disosialisasikan ke semua desa yang memeproleh DD agar segera mengajukan pencairan. Termasuk petunjuk teknis agar tidak ada masalah dalam penggunaan anggaran akibat salah administrasi. "Sudah kami komunikasikan ke masing-masing desa, termasuk petunjuk teknis penggunaan dana," jelasnya.

Ditambahkannya, sejauh ini belum ada desa yang meminta pendampingan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Hanya saja masalah tersebut menjadi kewenangan dari pengguna anggaran yakni kepala desa. "Yang minta harusnya kepala desa selaku pengguna anggaran. Namun tetap dikembalikan pada kebijakan masing-masing mau dikawal TP4D atau tidak," tandasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag prabawanto menyampaikan pihaknya meminta agar Kades menjaga profesionalitas. Kades diminta tidak telat dalam mencairkan DD dan ADD. "Kepala desa, sinkronkan visi misi dengan kepala daerah terpilih. Kalau bupati dan wabup prioritas infrastruktur, desa harus mengikuti pembenahan infrastruktur juga," tambahnya. (Sam)

BERITA REKOMENDASI