Bawaslu Diminta Sisir Politisasi Atribut Pemerintah

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemkab Karanganyar meminta Bawaslu menyeriusi dugaan beredarnya kalender berlogo pemerintah yang bergambar pasangan capres cawapres. Berpijak dari kasus di Kabupaten Sragen, Pemkab Karanganyar tak mau kejadian serupa menimbulkan fitnah. 

"Prihatin dengan peredaran kalender 02 (pasangan capres cawapres Prabowo-Sandi) di Sragen. Dilihat dari berbagai segi, itu untuk merusak wibawa pemerintah setempat oleh oknum tak bertanggung jawab. Kita tak mau jadi korban juga," kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono kepada KRJOGJS.com, Minggu (24/3). 

Kabupaten Sragen berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar. Bukan tidak mungkin, pelaku menyasar daerah terdekat. Pencantuman logo pemerintah di produk branding politik sangat tidak dibenarkan, karena pemerintah berposisi netral. Sedangkan pencatumannya seolah-olah dilegitimasi pemerintah daerah. "Kami serahkan penelusurannya ke Bawaslu. Sejauh ini saya belum menerima laporan itu," katanya. 

Sementara itu, menurut informasi yang beredar secara berantai melalui aplikasi whatsapp kalender yang memuat gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 juga memuat logo Kabupaten Karanganyar. 

Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, menuturkan belum menerima laporan maupun menemukan bukti fisik kalender tersebut. Meski demikian, Nuning, sapaan akrabnya, tetap menerjunkan panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan panitia pengawas desa (panwasdesa) untuk menyisir wilayah masing-masing. 

"Belum ada laporan dan belum menemukan fisik. Kami gerakkan panwascam dan panwasdesa di bawah. Dan sampai hari ini belum ada laporan. Kalau memang kami temukan, tetap kami konfirmasi dan klarifikasi ke pemerintah daerah. Kalau belum ketemu ya belum (klarifikasi)," kata Nuning. (Lim) 

BERITA REKOMENDASI