Belanja 177 N-Max Habiskan Rp 5,2 M, Untuk Apa?

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemkab Karanganyar menyiapkan anggaran belanja 177 unit Yamaha N-Max Rp 5,2 miliar. Sepeda motor otomatis itu akan dipinjampakaikan ke 162 kepala desa dan 15 lurah mulai awal 2020. 

Belanja kendaraan dinas lurah/kades ini dibenarkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono. 

"Wajar saja memberi kades dan lurah kendaraan operasional. Sebelumnya memang mereka sudah memakai motor dinas lama Honda Mega Pro. Tapi itu sudah 6 tahun lalu. Setelah menggunakan N-Max, rencananya Mega Pro dialihkan penggunaannya ke Sekdes," jelasnya, Sabtu (30/11).

Harga satu unit mencapai Rp 28 juta sampai Rp 32 juta. Adapun total kebutuhan mencapai Rp 4,9 miliar sampai Rp 5,2 miliar. Jumlahnya disesuaikan jumlah 162 kades dan 15 lurah. N-Max warna hitam yang akan dipinjampakaikan ke kades/lurah, diyakininya menunjang kerja mereka di wilayah masing-masing. Itu akan memudahkannya menjangkau tujuan.  

"Itu fasilitas penunjang memperlancar tugas kades. Tugas kades makin berat, kompleks, dan dituntut energik. Sedangkan Mega Pro pengadaan 2012 dapat dipakai Sekdes," jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dispermasdes), Utomo Sidi Hidayat mengatakan tambahan penghasilan kades/lurah pada 2020 akan dinaikkan dari semula Rp 2,5 juta perbulan menjadi Rp 3 juta lebih.

‘’Yang naik tidak saja penghasilan kades namun juga seluruh kaur dan sekdes pokoknya seluruh perangkat desa akan naik pendapatan tambahan tetapnya. Sebab kegiatan mereka malah 24 jam tanpa henti,’’ kata dia.

Ketua Forum Kades Maju Bersama, Tri Harjono menyambut baik rencana pengadaan sepeda motor dinas untuk para kades/lurah. Adapun motor dinas lama, dapat dipakai operasional perangkat desa.

"Pernah juga disinggung soal pengadaan motor dinas ini saat acara di Mojogedang lalu. Itu fasilitas pemerintah, kenapa harus ditolak," ungkap pria yang menjabat Kades Segorogunung, Ngargoyoso ini. 
Mengenai biaya perawatan dan pembelian BBM, ia berharap menggunakan mekanisme yang sudah berjalan. Yakni ditanggung APBDes. (Lim)
 

BERITA REKOMENDASI