Belasan Pemilik Sapi di Karanganyar Tolak Vaksin PMK

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Puluhan ekor sapi gagal divaksin PMK pada pemberian perdana di kandang komunal wilayah Kelurahan Jungke Karanganyar, Rabu (29/06/2022). Alasannya, para pemiliknya menolak sapinya divaksin.

Akhirnya, vaksinasi perdana di kandang komunal milik Koperasi Ngudi Makmur hanya berhasil diberikan ke 101 ekor sapi dari total 170 ekor yang ada di sana. Ketua Koperasi Tani Ternak Ngudi Makmur, Mulyadi mengatakan 19 peternak menolak vaksin tersebut. Mereka memiliki 50 ekor di kandang komunal itu.

“Mereka bilang enggak mau sapi-sapinya divaksin. Enggak jelas juga alasannya. Saya sudah berusaha maksimal agar vaksinasi ini diberikan ke semua sapi. Supaya mencegah tertular PMK,” katanya, Rabu (29/06/2022).

Menurutnya, ada yang beranggapan daging sapi berubah warna setelah divaksin. Ada pula yang khawatir sapinya malah jatuh sakit. Sebagian tak mau ambil risiko sapinya yang sudah laku, dikembalikan pembeli karena bergejala pascaimunisasi.

Saat vaksinasi perdana di kandang ini, vaksinator diantar para peternak ke kandang untuk mengenali sapi yang boleh divaksin dan yang dilarang pemiliknya. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (Dispertan PP) Karanganyar, Heri Sulistyo tak akan memaksa pemberian vaksin.

“Yang mau monggo. Kami sangat menghargainya. Kami hanya memiliki 2.000 dosis saja. Sedangkan populasi sapi capai 70 ribu ekor. Setelah di sini, direncanakan vaksinasi di Popongan pada Jumat mendatang,” katanya.

Sementara itu pemilik sapi bernama Jubail Suwito mengaku punya alasan menolak vaksinasi ke delapan ekor sapinya. Ia khawatir pembeli tak berkenan jika sapi pilihannya diberi vaksin.

“Dari delapan ekor itu, dua ekor bunting. Tentu jangan dulu divaksin. Sedangkan enam lainnya sudah laku dibeli. Pemiliknya nitip dulu di kandang. Jadi, jangan divaksin. Nanti malah saya yang disalahkan,” katanya.

Penting diketahui, Dispertan PP memprioritaskan vaksin PMK ke sapi potong dan indukan kategori sehat. “Kita prioritas sapi perah, lalu baru sapi pedaging atau sapi potong. Untuk wilayahnya prioritas kecamatan yang belum ada kasus PMK. Misalnya semua kecamatan terpapar PMK, diambil desanya yang nihil kasus. Jika semua desa kena, diambil tingkat Rt Rw. Jika enggak memungkinkan, maka diambil tingkat kandang. Seperti di kandang ini,” kata Heri. (Lim)

 

 

BERITA REKOMENDASI