Bikin Gaduh, Pengacara ini Bakal Ajukan Permohonan Yudicial Review KE MA Soal BLT Dana Desa

SOLO, KRJOGJA.com – Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 berpotensi menimbulkan kegaduhan di sejumlah desa bila cara pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di saat pandemi Covid-19 dipaksakan sesuai Permendes tapi tidak sesuai dengan situasi kondisi masing-masing desa.

“Saya tengah mempersiapkan Yudicial Review ke Mahkamah Agung terkait Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berpotensi menimbulkan kegaduhan itu segera direvisi,” ujar BRM Kusumo Putro SH MH anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Solo dalam jumpa pers secara daring di Solo, Minggu (03/05/2020).

Kusumo Putro yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Lembaga Perlindungan Aset dan Kekayaan Negara (LAPAAN) Jawa Tengah itu mengakui semenjak diterbitkan Permendes) nomor 6 tahun 2020 yang mengatur pendistribusian BLT-Dana Desa pihaknya mendapat keluhan dari sejumlah Kepala Desa di Solo Raya juga Jawa Tengah.

“Intinya para kepala desa merasa resah karena dibenturkan dengan warganya sendiri yang tidak kebagian BLT, kalau mekanisme pembagian BLT digunakan cara Kemendes yakni penyaluran BLT besarannya sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga (KK). Selama tiga bulan berturut-turut sejak bulan April 2020. Padahal warga yang terdampak Covid-19 jumlahnya banyak , sementara dananya tidak cukup.” ujar Kusumo.

BERITA REKOMENDASI