BPMKS Nontunai di Solo Banyak Kelemahan, Ini Buktinya

SOLO, KRJOGJA.com – Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) nontunai masih amburadul. Misalnya, banyak warga yang sampai berdesakan hanya untuk melakukan pencairan bantuan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akhirnya memperpanjang masa pemanfaatan hingga tahun depan.

“BPMKS nontunai ini baru pertama kali diluncurkan. Saya rasa wajar jika masih ada kelemahan atau kekurangannya,” urai Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo kepada media, Kamis (27/12/2018).

Peluncuran BPMKS nontunai sendiri dilakukan November 2018. Sebelumnya, BPMKS dilakukan secara tunai. Sehingga masyarakat tidak perlu berdesakan untuk membelanjakan bantuan tersebut.

Tetapi bantuan secara tunai disinyalir sering disalahgunakan untuk kepentingan lain yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Untuk itu mulai tahun ini, BPMKS dialihkan menjadi nontunai. Dengan harapan bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. “Program ini baru sebulan berjalan. Jadi tidak mungkin bisa dipakai seluruhnya,” imbuh Rudy.

Sementara guna mengantisipasi terjadinya antrean panjang di pertokoan yang menjadi mitra BPMKS, Pemkot Solo berinisiatif untuk memperpanjang masa pemanfaatan bantuan. Sebelumnya, masa pemanfaatan hanya sampai 30 Desember. Kemudian diperpanjang sampai tahun depan.

“Kami baru carikan payung hukumnya dulu agar pemanfaatan ini bisa sampai tahun depan. Kan ini juga merupakan hak anak. Kalau tidak diperpanjang, toko-toko juga akan repot. Setiap harinya melayani lebih kurang 400 orang,” ucap Rudy.

Sebagaimana data yang dimiliki Pemkot Solo, penerima BPMKS tingkat SD sebanyak 9.894 siswa, tingkat SMP/MTs sebanyak 5.935, dan jenjang Dikmen dan PLB sebanyak 4.469 siswa. Besaran bantuannya bervariasi. Untuk tingkat SD sebesar Rp 450.000, jenjang SMP/MTs Rp 600.000 (SMP/MTs), serta Dikmen dan PLB sebesar Rp 1.250.000. (*)

BERITA REKOMENDASI