BSN Garap Standarisasi Wisata Desa

SOLO, KRJOGJA.com – Badan Standarisasi Nasional (BSN) mulai menggarap standarisasi mutu sektor wisata di pedesaan. Langkah yang dikerjakan bersama Kementerian Pariwisata ini mengikuti semangat pemerintah desa yang saling berlomba membagun desa wisata.

"Semangat pemerintah desa tu perlu diberikan acuan tentang standar mutu yang harus dipenuhi. Jadi sejak awal semua yang dikerjakan dalam pembangunan desa wisata sudah diarahkan memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan begitu supaya masyarakat tidak ada yang dirugikan," jelas Puji Winarni, Sekertaris Utama BSN usai peresmian SNI Corner Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu (18/10/2017).

Dia menjelaskan semangat pemerintah desa membuat desa wisata tak lepas adanya gelontoran dana Rp 1 milyar. Hanya saja desa wisata yang berhasil seperti Ponggok Klaten tidak banyak. Karena itu BSN terus mengajak masyarakat desa membangun desa wisata berdasarkan acuan SNI. Termasuk di dalamnya agen wisata juga harus memenuhi standar.

"Dengan adanya acuan standar mutu ke depan tidak ada yang merugikan masyarakat seperti kasus first travel. Ajakan BSN mendapat respon positif dari masyarakat desa. 'Meski sifatnya belum wajib, tapi sudah banyak yang terdorong untuk memenuhi standar mutu," kata Puji yang didampingi rektor UNS Prof Dr Ravik Karsidi MS.

Dalam kesempatan itu Puji mendorong UNS bisa membentuk badan sertifikasi atau lembaga pengujian produk. Misalnya untuk pengujian Batik dan pewarna yang digunakan. Karena sekarang ini baru ada satu yakni di Yogyakarta. "Kami mendorong UNS." (Qom)

BERITA REKOMENDASI