Bupati Juliyatmono Tak Setuju PNS Disanksi Denda

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemkab Karanganyar tidak akan mengikuti rencana Pemprov Jateng menjatuhkan denda bagi ASN pelanggar aturan protokoler kesehatan. Jika sanksi itu dijatuhkan, dinilai bakal merepotkan semua pihak.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan perilaku ASN menjadi panutan masyarakat di wilayahnya. Hal itu dipahami para abdi praja yang bekerja di lingkungan kerja Pemkab Karanganyar. Sehingga, ia meyakini pelanggaran oleh ASN sangat jarang terjadi. Apalagi terkait protokol kesehatan.

“ASN itu diteladani dan yang dituakan di masyarakat. Mereka tentu tidak ingin tertular dan menularkan. Sebisa mungkin pasti mematuhi protokol kesehatan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (04/08/2020).

Penjatuhan sanksi berupa denda bagi ASN yang melanggar protokoler kesehatan dirasa berlebihan dan berefek tidak bagus. Ia tak mau ikut-ikutan kebijakan yang saat ini sedang dibahas di lingkup Pemprov Jawa Tengah. Pelanggaran itu seperti abai masker dan tidak menjaga jarak.

Juliyatmono meragukan penerapannya bakal efektif. Justru, menimbulkan suasana kerja tidak bagus. Sistem pengawasannya juga sulit.

“Itu kan di Pemprov Jateng. Kalau di sini enggak begitu. Dikhawatirkan suasana kerja tidak bagus. Timbul kegaduhan. Yang merasa tidak suka satu dengan lainnya akan melaporkan. Lalu pengawasannya oleh siapa? Buktinya dengan apa?” katanya.

Ia meyakini para ASN sudah bekerja secara maksimal. Selama ini, sanksi yang dijatuhkannya terkait indisipliner dalam bekerja. Bukan hal lainnya. “Sangat kasihan jika gaji mereka harus dipotong hanya gara-gara tidak mengenakan masker,” papar Bupati.

Ia kembali mengingatkan semua warganya agar patuh protokol kesehatan selama beradaptasi kebiasaan baru. Sejauh ini, sanksi telah dijatuhkan ke pedagang di pasar tumpah yang abai masker dengan skorsing berjualan. Sanksi lainnya berupa menghafal pancasila dan pushup bagi pengunjung maupun masyarakat di area publik. (Lim)

BERITA REKOMENDASI