Bupati Karanganyar Segel 21 Tempat Usaha di Desa Gedongan

Editor: Agus Sigit

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Sebanyak 21 tempat usaha di tepi Jl Adi Soemarmo Colomadu disegel. Pendirian tempat usaha di wilayah Desa Gedongan itu ternyata melanggar prosedur.
Puluhan tempat usaha itu disegel mulai barat Puskesmas Colomadu sampai Kafe Black Arion. Satpol PP memasang pita segel di muka tempat usaha tersebut.
Kabid Penegakan Perda Satpol PP Karanganyar, Joko Purwanto mengatakan pemasangan segel dilakukan serentak pada Selasa siang kemarin (21/6). Pemasangannya bertujuan menghalangi aktivitas usaha di tempat itu. Para pemilik usaha sudah menerima surat peringatan sampai tiga kali tentang status sewa menyewa lahan kas desa yang tak prosedural.
“21 pemilik usaha itu sudah kami kumpulkan ke kantor bupati pada 24 Mei 2022 lalu. Kami memberikan penjelasan bahwa sewa menyewanya tidak sesuai prosedur. Kami menyarankan tutup dulu saja sambil menunggu regulasi penataan tanah kas desa,” katanya, Rabu (22/6).
Sejak sosialisasi pada Mei lalu sampai sekarang, kebanyakan tempat usaha itu masih buka. Penutupan atau penyegelan usaha pada Selasa kemarin berbarengan eksekusi di Kafe Black Arion. Kafe ini didemo warga setempat yang tergabung di Forum Masyarakat Gedongan Bersatu (FMGB) karena dianggap menebar maksiat. FMGB justru tak mempersolkan tempat usaha lainnya yang juga menyewa tanah kas Desa Gedongan.
“Pak bupati meminta yang juga bermasalah izin sewa menyewa tanah kas Desa Gedongan juga disegel. Biar adil,” katanya.
Berdasarkan keterangan para pemilik usaha, mereka menyewa multiyears. Ada yang sampai 15 tahun.
Usai disegel, lanjut Joko, aparat Satpol PP berpatroli di sekitar lokasi untuk memastikan usahanya tak beroperasi dulu.
Sebagaimana diberitakan, Bupati Karanganyar Juliyatmono menyegerakan penyusunan dan penerbitan Perbup tentang pemanfaatan tanah kas desa. Regulasi ini akan melandasi pemerintah desa membuat perdes perihal sewa menyewa asetnya.
“Sedang dikelola aturannya biar bagus. Biar tertib dan siapapun bisa memiliki kepastian usaha,” katanya.
Sementara itu Kades Gedongan, Tri Wiyono mengatakan sewa menyewa tanah kas desa ke puluhan pengusaha itu memang setahu dirinya. Hanya saja ia tak kuasa mengendalikan karena aset lahan itu merupakan hak perangkat desa.
“Itu tanah bengkok yang dipakai perangkat desa sebagai pengganti gaji. Pemakaiannya selama mereka menjabat. Nah, sewa menyewa itu antara mereka sendiri dengan pihak ketiga. Sekarang sedang disusun aturan bahwa semua sewa menyewa tanah kas desa harus melalui pembahasan dengan BPD,” katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI