Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

KARANGANYAR, KRJOGJA.com -Ratusan buruh dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Karanganyar. Mereka mendesak kalangan legislatif daerah menyampaikan penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan ke legislator pusat. 

"Kami menolak Revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata koordinator aksi Haryanto. 

Dia yang juga selaku Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Karanganyar menuding revisi UU Ketenagakerjaan merupakan titipan para pengusaha yang berkepentingan kontra dengan pekerja. Jika revisi itu disetujui, dikhawatirkan bakal menyengsarakan kalangan buruh. Para pengunjuk rasa menyoroti belum ditegakkannya UU tersebut. Selain itu, dibutuhkan revisi PP no 78 tahun 2018 tentang Pengupahan, dimana di dalamnya belum dicantumkan biaya pendidikan anak di komponen perhitungan hidup layak. 

Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak (FSPKEP) Karanganyar, Danang Sugiyanto mengatakan UU Ketenagakerjaan berlaku pincang. Terutama aturan perjanjian kontrak kerja. "Ada yang bekerja sudah 10 tahun tapi statusnya kontrak. Harusnya, kontrak itu berbatas waktu," lanjutnya. 

Serikat pekerja tak segan menggugat pengusaha karena melanggar UU tersebut. Menurutnya, banyak ketidakadilan yang dialami pekerja, akhirnya selesai damai. Padahal menurutnya, kasusnya dapat dinaikkan ke ranah hukum. 

Para pengunjuk rasa usai berorasi damai, kemudian audiensi di ruang paripurna. Mereka diterima oleh pimpinan sementara DPRD. 
Ketua Sementara DPRD Karanganyar, Bagus Selo menyatakan dukungan terhadap tuntutan pekerja. Ia berjanji meneruskannya ke legislator pusat melalui lisan maupun tulisan. 
"Mumpung (revisi UU) masih wacana, kami masih punya waktu menyampaikannya ke pusat. Kami dukung penuh keinginan pekerja," katanya. 

Dalam audiensi itu, masing-masing perwakilan organisasi buruh beraspirasi. Mulai menyampaikan keluh kesah rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan sampai kurangnya atensi pemerintah terhadap kepentingan para pekerja di anggaran daerah.

Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki menilai aksi para pekerja bentuk ketakutan jika revisi UU disetujui. Sebelum menanggapi desakan itu, ia memilih mengumpulkan data dan informasi terkait revisi UU Ketenagakerjaan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. 

"Akan dicari dulu data dan perkembangan dari pusat melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu, baru bisa kami bersikap," katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI