Cegah Permukiman Kumuh, Pemkab Sukoharjo Libatkan Pengurus RT/RW

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo libatkan pengurus RT/RW dalam membantu penuntasan pemukiman kumuh di lingkungan mereka. Hal itu penting mengingat penanganan masalah bukan saja menjadi kewenangan pemerintah namun juga perlu keterlibatan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa, Kamis (5/12) mengatakan, Pemkab Sukoharjo terus berusaha melakukan penanganan pemukiman kumuh. Sasarannya baik di lingkungan yang sudah ada maupun belum muncul pemukiman kumuh.

Untuk lingkungan yang sudah muncul pemukiman kumuh maka Pemkab Sukoharjo bergerak cepat dengan melakukan penanganan. Petugas turun ke lapangan menjalankan program penuntasan agar pemukiman kumuh tersebut tidak lagi muncul.

Sasaran lainnya dilakukan Pemkab Sukoharjo di lingkungan yang belum muncul pemukiman kumuh. Di wilayah ini petugas diminta melakukan pencegahan dengan melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menjalankan program penataan kawasan.

“Peran aktif dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh menjadi tugas dan tanggungjawab semua pihak. Tidak hanya pemerintah saja namun juga masyarakat perlu dilibatkan hingga ke pengurus RT/RW,” ujarnya.

Di jajaran pemerintah sudah ada kerjasama antara pusat dengan Pemkab Sukoharjo. Termasuk hingga tingkat bawah yakni melibatkan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Bantuan dalam penanganan pemukiman kumuh diberikan dengan nominal besar dengan maksud pembangunan di lingkungan tersebut membuat lebih bersih dan maju.

“Bantuan diberikan misal untuk membangun saluran air, tempat pembuangan sampah, penataan kawasan dan lainnya. Dengan demikian maka pemukiman yang tadinya kumuh menjadi lebih bersih,” lanjutnya.

Agus menjelaskan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo Suraji mengatakan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo sudah melakukan kegiatan penyuluhan dengan memberikan pemahaman terhadap masalah permukiman kumuh. Sasarannya diberikan pada pemerintah desa, kelurahan hingga pengurus RT/RW. Selain itu juga dilibatkan masyarakat untuk membantu mengatasi masalah.

Dalam penyuluhan yang dilakukan petugas memberikan pemahaman mengenai penyebab dan cara penanganan permukiman kumuh. Sebab disejumlah wilayah masih rawan muncul permukiman kumuh. “Lingkungan yang kurang terawat dan kotor sangat rawan menjadi permukiman kumuh. Jadi perlu keterlibatan masyarakat dan pengurus RT/RW termasuk pemerintah desa dan kelurahan membantu menjadi agar lingkungan tetap bersih,” ujarnya. (Mam)

 

 

BERITA REKOMENDASI