Corona Melonjak di Sukoharjo, Hajatan Dilarang

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRjogja.com – Pemkab Sukoharjo mengeluarkan surat edaran (SE) tentang Larangan Penyelenggaraan Hajatan ditengah pandemi virus corona. Larangan tersebut disebabkan masih tingginya kasus virus corona di Sukoharjo. Penyelenggaraan hajatan dikhawatirkan bisa menimbulkan kerumunan massa dan rawan menjadi penyebab penularan virus corona.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Kamis (7/1), mengatakan, SE tentang Larangan Penyelenggaraan Hajatan dikeluarkan pada 6 Januari kemarin. Surat dengan nomor 300/040/I/2021 sudah diedarkan kepada semua pihak dan diinformasikan ke masyarakat.

SE tersebut dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona, Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443/0017480 perihal Antisipasi Peningkatan Virus Corona di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Dalam SE tersebut menjelaskan tentang enam hal dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona di Sukoharjo. Pertama, untuk antisipasi berkembangnya virus corona melalui keramaian atau kerumunan massa maka kegiatan pertemuan dan hajatan seperti nikah, sunatan, peringatan kematian atau tahlilan untuk sementara waktu dilarang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Kedua, untuk pelaksanaan akad nikah bila kondisi mendesak dibatasi dibatasi yang hadir maksimal 30 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,  Ketiga, warga yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh mengedarkan undangan atau ulem, dilarang memakai soundsystem, dilarang menggelar hiburan, serta tidak boleh memasang tarub atau tenda.

Bupati melanjutkan untuk Keempat, pelaksanaan akad nikah dibatasi maksimal 1,5 jam dimana hidangan dibagikan pada tamu dalam bentuk nasi box untuk dibawa pulang, Kelima, pelarangan kegiatan hajatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo mulai berlaku bulan Januari dan akan dilakukan evaluasi secara berkala, Keenam, para camat, kepala desa dan lurah agar menyampaikan kepada RT dan RW di wilayahnya untuk di sosialisasi kepada masyarakat.

“Penyelenggaraan hajatan masih dilarang karena pandemi virus corona. SE larangan sudah dikeluarkan dan disosialisasikan pada masyarakat,” ujarnya.

Asisten II Sekda Sukoharjo Widodo, mengatakan, SE tentang Larangan Penyelenggaraan Hajatan dikeluarkan dikeluarkan setelah melihat kondisi perkembangan sekarang masih pandemi virus corona. Kasus positif virus corona diketahui juga masih tinggi sehingga jadi pertimbangan penyelenggaraan hajatan dilarang demi mencegah terjadinya penularan virus corona.

Terkait kondisi tersebut, Widodo meminta pada masyarakat dan semua pihak terkait untuk mematuhi SE dan penerapan protokol kesehatan. Sebab penerapan dan kepatuhan tersebut demi kebaikan bersama sehingga tidak ada lagi kasus penularan virus corona di Sukoharjo.

“Kerumunan massa jelas masih dilarang dan termasuk didalamnya penyelenggaraan hajatan. Sudah ada SE dikeluarkan Pemkab Sukoharjo untuk dilaksanakan bersama,” ujarnya.

Pemkab Sukoharjo setelah mengeluarkan SE tentang Larangan Penyelenggaraan Hajatan akan melakukan pengawasan penuh melibatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona. Operasi protokol kesehatan diperbanyak disemua wilayah di Sukoharjo. Hal ini dilakukan untuk melihat kepatuhan masyarakat sekaligus penegakan protokol kesehatan.

“Masyarakat kami minta tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat kasus positif virus corona di Sukoharjo masih tinggi,” lanjutnya.(Mam)

BERITA REKOMENDASI