Dampak Penundaan DAU, Pemkab Kurangi Anggaran SKPD

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat berimbas ke daerah. Pemkab Sukoharjo mengambil kebijakan berupa rasionalisasi atau pengurangan anggaran pada APBD Perubahan 2016 disejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pelaksanaanya selama empat bulan dengan total sebesar Rp 134 miliar.

 

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo Widodo, Selasa (30/8) mengatakan, kebijakan rasionalisasi dilakukan disesuaikan dengan pusat. Apabila tidak dilakukan dikhawatirkan bisa menganggu keseimbangan keuangan daerah.

Pemerintah pusat sendiri menunda penyaluran DAU dan sudah diinformasikan ke daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan upaya penyeimbangan dengan kebijakan penyesuaian anggaran di APBD Perubahan 2016 Sukoharjo. “Meteri Keuangan sudah memberikan putusan sesuai dengan surat nomor 12/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran sebagian DAU 2016,” ujar Widodo.

Pemkab Sukoharjo mengambil kebijakan pengurangan anggaran APBD Perubahan 2016 terhitung September hingga Desember. Pengurangan setiap bulan anggaran sebesar Rp 33,4 miliar. Jadi total keseluruhan hingga akhir Desember atau empat bulan sebesar Rp 134 miliar. Penyesuaian anggaran tersebut telah dilakukan perhitungan secara cermat oleh Pemkab Sukoharjo. Pengurangan dilakukan hampir disemua SKPD.

“Nilainya sebesar itu dan sedang kami buat rincian di pos mana saja dilakukan penyesuaian anggaran,” lanjutnya.

Salah satu pos anggaran yang kemungkinan terkena pengurangan anggaran yakni Dana Cadangan Daerah. Dari rencana awal Rp 120 miliar berkurang Rp 25 miliar dan tinggal Rp 95 miliar. Dana Cadangan Daerah tersebut sengaja dibuat Pemkab Sukoharjo sebagai bagian dari persiapan sejumlah pembangunan proyek besar di tahun 2017 mendatang.

Pemkab Sukoharjo meminta kepada semua SKPD yang terkena dampak penyesuaian anggaran untuk lebih cermat dan membantu pemerintah dalam penggunaan dana. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan yang sudah direncana bisa berjalan maksimal meski dengan dana terbatas.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, penyesuaian anggaran tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat banggar. Hal itu penting sebagai tindaklanjut atas rencana penundaan penyaluran DAU dari pemerintah pusat.
Dalam rapat banggar nantinya akan diketahui di pos mana saja dilakukan penyesuaian anggaran. Sebab dari informasi yang diterima, Wawan mengatakan, hampir terjadi disemua SKPD. (Mam)

BERITA REKOMENDASI