Demi Keamanan, Bukan Paspampres Membatasi Kegiatan Presiden

‌SOLO, KRJOGJA.com – Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Dan Paspampres) Mayjen Maruli Panjaitan menegaskan Paspampres yang kini jumlahnya mencapai sekitar 3.000 personil itu merupakan alat pengamanan Presiden dan tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. 

"Jangan salah mengartikan lho, Paspampres itu diatur oleh Presiden, Paspamres juga tidak berwenang membatasi kegiatan presiden," ujar  Danpaspampres yang baru Mayjen TNI Maruli Simanjutak saat berada di Solo, Minggu (2/12/2018).

Ditambahkan oleh Danpaspampres, pengamanan seorang kepala negara merupakan operasi militer yang tidak  bisa berulang, sehingga para pasukan pengaman presiden (Paspampres) harus  ekstra waspada, teliti dan memiliki pertanggung jawaban yang besar. 

"Ya disebut tidak  bisa diulang karena kalau  sampai ada kesalahan sedikit, misal  ada teroris menyusup habislah kita, tapi itu tidak boleh terjadi kalau  semua dipersiapkan dengan  tingkat kewaspadaan tinggi, "ujar mantan Danrem 074/ Warastratama Surakarta yang berhasil menyabet penghargaan sebagai Danrem terbaik seluruh Indonesia tahun 2016. 

Diakui oleh Mayjen Maruli di era Presiden Jokowi ini ada  fleksibilitas protokoler kepresiden, agar Presiden Jokowi lebih leluasa 'blusukan 'serta menerima rakyat yang akan menemuinya atau menyampaikan aspirasinya. 

Maruli yang merupakan alumni Akademi Militer Angkatan 1992 itu menegaskan pengamanan kepala 
‌negara yang merupakan simbol negara tetap sesuai standart operating prosedur (SOP) namun lebih humanis. 

"Jadi rekan-rekan media yang meliput kegiatan bapak presiden dimohon pengertiannya untuk mentaati prosedur misal melengkapi dengan ID Card terbaru, berpakaian sopan jangan pakai sandal gunung misalnya," ujar jendral bintang dua yang dekat dengan kalangan wartawan seraya tersenyum.

Mayjen Maruli mengakui ikut bersimpati terhadap keinginan awak media yang akan melakukan doorstop wawancara dengan Presiden terkait issue terkini di lokasi sebuah acara. "Tapi mohon maklum memang secara standar operating prosedur (SOP) orang yg berdekatan dengan presiden harus memiliki perangkat tertentu seperti ID card, pertimbangan waktu, selain itu ya wartawan agar penampilannya rapi," ujar mantan Kasdam IV / Diponegoro. 

Menurut Mayjen Maruli jajaran TNI termasuk yang bertugas di Paspampres terus ditingkatkan kualifikasinya. "Perkembangan situasi dunia, termasuk ancaman terhadap kepala negara di berbagai negara yg merupakan simbol negara, muncul berbagai corak dan modus operandinya terus kita analisa dan pelajari untuk preventif penanganan pengamanan kepala negara termasuk tamu negara yang masuk dalam kewenangan tugas Paspampres," paparnya.(Hwa)

BERITA REKOMENDASI