Demi Kualitas Layanan, Ombudsman Minta Aduan Diintegrasikan

SOLO,KRJOGJA.com – Ombudsman Republik Indonesia (RI) merekomendasikan layanan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diintegrasikan, menyusul hampir setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk walikota, membuka layanan pengaduan. Pasalnya, komulatif jumlah pengaduan tersebut berbanding lurus dengan kualitas layanan pemerintah kepada rakyat. Semakin banyak jumlah pengaduan, menandakan kualitas layanan semakin baik.

Asisten Bidang Pengaduan Ombudsman RI, Winarso, menjawab wartawan, di sela kunjungan ke Solo, Rabu (7/6/2017) mengungkapkan, dahulu termonologi jumlah pengaduan semakin kecil, menandakan kualitas layanan cukup baik. Namun, seirama dengan kemajuan teknologi dan peningkatan daya kritis masyarakat, berdampak pada tuntutan layanan kian tinggi, sehingga terminologi lama berbalik, semakin banyak pengaduan, semakin baik pula layanan kepada masyarakat.

Pengaduan masyarakat di lingkungan Pemkot Solo, menurut Winarso, memang sudah terfasilitasi dalam aplikasi Unit Layanan Aduan Solo (ULAS) yang dapat diunduh dari play store. Namun secara mandiri, seluruh OPD, termasuk walikota, juga membuka layanan pengaduan yang hingga kini beum terintegrasi secara sistematis di dalam ULAS. "Ini perlu diintegrasikan, sehingga komulatif pengaduan dapat diketahui secara pasti," ujarnya.

Jumlah aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi ULAS, sejauh informasi yang diperolehnya, rata-rata hanya sekitar 500, sedangkan aduan lain yang masuk melalui OPD, relatif belum terpantau secara signifkan. Padahal, masyarakat, pada umumnya lebih suka memilih mengadu kepada OPD yang berkaitan langsung dengan persoalan, atau bahkan kepada walikota. Mungkin  hanya perlu disinergikan, jelas Winarso, bahkan ke depan juga diintegrasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Di sisi lain, Kepala Inspektorat, Untara, menjawab wartawan terpisah mengungkapkan, meski OPD dan walikota juga membuka layanan pengaduan masyarakat, pada persoalan-persoalan tertentu dibagikan ke pihak-pihak terkait, bagi kepentingan penyelesaian persoalan. Dari sisi pemecahan persoalan sebagaimana dilaporkan masyarakat, memang sudah tertangani dengan baik, jelasnya, namun ketika harus dikomulasikan untuk mengetahui kuantitas pengaduan, relatif kurang lengkap. (Hut)

 

BERITA REKOMENDASI