Denda Keterlambatan Dinilai Arogan

SOLO, KRJOGJA.com – Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai rencana Keraton Kasunanan Solo yang akan menerapkan denda keterlambatan sewa Alun-alun Utara (Alut) untuk pasar darurat selama proses pembangunan Pasar Klewer sisi Timur, sebagai sikap arogan.

"Dasar pengenaan denda kepada negara itu apa? Kemudian keraton itu berdiri di mana?" Walikota FX Hadi Rudyatmo mempertanyakan saat ditemui wartawan, di Balaikota, Senin (9/10/2017).

Pemanfaatan kawasan Alut untuk pasar darurat disertai uang sewa kepada Keraton Kasunanan Solo, semata untuk memfasilitasi kebutuhan pedagang, tegas walikota bersapaan akrab Rudy, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Karenanya, dia meyakini, wacana pengenaan denda tersebut, sebagai pendapat Ferry Firman Nurwahyu, kuasa hukum Sinuhun Pakoe Boewono XIII Hangabehi yang selama ini ditugasi untuk melakukan pembicaraan terkait dengan sewa menyewa itu.

Tak menutup kemungkinan, Sinuhun Pakoe Boewono XIII akan membebaskan biaya sewa Alut, jika pembicaraan dilakukan secara langsung dengan yang bersangkutan. Meski begitu, Pemkot Solo tetap menghormati seluruh proses negosiasi sewa menyewa Alut secara proporsional. Dia meminta negosiasi hanya berkisar pada besaran nilai sewa selama satu tahun, dan tidak melebar ke persoalan lain, seperti pengenaaan denda, pembongkaran paksa pasar darurat, dan sebagainya.

Kios pasar darurat di kawasan Alut, sejak September lalu memang sudah ditempati para pedagang, sementara sewa menyewa lahan milik Keraton Kasunanan Solo itu sendiri, hingga kini masih dalam proses negosiasi. Meski begitu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag), Subagyo ditemui terpisah mengungkapkan, perjanjian sewa menyewa nanti diperhitung mulai September 2017 hingga satu tahun berikutnya.

Sedangkan proses sewa menyewa Alut untuk pasar darurat, menurutnya, tidak ada persoalan lagi. Pihak Keraton Kasunanan Solo pada dasarnya telah memberikan izin pemanfaatan Alut untuk pasar darurat dengan biaya sewa Rp 2,5 miliar per tahun. Pun Pemkot Solo, dapat menyepakati besaran biaya sewa itu, sehingga tinggal menuangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa di hadapan notaris, yang dijadwalkan Senin (9/10/2017) petang.

Menjawab pertanyaan tentang masa sewa, Subagyo menyebutkan, Pemkot Solo berkeinginan selama satu tahun, dan dapat diperpanjang lagi jika nanti proses pembangunan pasar Klewer Timur ternyata molor. Diprediksi, masa sewa satu tahun mencukupi untuk menampung pedagang Pasar Klewer Timur selama proses pembangunan berlangsung.

Saat ini, proses pembangunan Pasar Klewer Timur memang masih terkendala lelang pekerjaan yang sempat mengalami kegagalan karena tidak ada penawaran dari calon rekanan. "Akhir bulan ini akan dilakukan lelang ulang," ujarnya sembari berharap lelang ulang dapat membuahkan pemenang sehingga proses pembangunan Pasar Klewer Timur tidak molor lagi.(Hut)

 

BERITA REKOMENDASI