Desak Perda Ponpes, Ansor Geruduk Dewan

Editor: Ary B Prass

SRAGEN, KRJOGJA.com – Belasan anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sragen menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (28/9/2001). Mereka mendesak para wakil rakyat segera merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pondok pesantren (Ponpes)
Ditemui Komisi IV DPRD Sragen, mereka kemudian melakukan audiensi menyampaikan pentingnya Perda tentang keberadaan ponpes. Dalam audiensi terkuak bahwa di Sragen terdapat 149 Ponpes dengan jumlah santri sebanyak 16.925 orang. Ponpes sebanyak itu perlu perhatian dan sekaligus pengawasan.
Ketua GP Ansor Sragen, Endro Supriyadi menyampaikan, pembentukan Perda Ponpes  merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, dimana diatur dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren.
“Langkah menyegerakan perda ini agar kebijakan terkait pesantren bisa diterapkan sampai ke tingkat daerah,” ujarnya.
Endro menyampaikan, perda juga akan mengatur tentang pengakuan atas keberadaan dan peran ponpes dari pemerintah. Selama ini keberadaan ponpes terkesan dianaktirikan. Namun dibuatnya UU Pesantren dan aturan turunannya berupa perpres, pesantren mendapat porsi yang sama seperti halnya sektor pendidikan formal.
“Karena di pesantren tidak sekedar mengajarkan  terkait pendidikan keagamaan saja. Pesantren lebih kompleks, tidak hanya pendidikan keagamaan namun juga banyak hal seperti pemberdayaan, lingkungan dan sebagainya,” tandasnya.

 

BERITA REKOMENDASI