Dewan Ancang-Ancang Ajukan Interpelasi

Editor: Ivan Aditya

SRAGEN, KRJOGJA.com – Sejumlah fraksi DPRD Sragen ancang-ancang mengajukan hak interpelasi atau meminta keterangan terkait proses rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soehadi Prijonegoro yang dinilai kurang transparan. Penggunaan hak interpelasi tersebut merupakan puncak kekesalan kalangan legislatif yang merasa proses rekrutmen menyisakan berbagai masalah.

Tidak hanya itu, DPRD Sragen juga dijadwalkan memanggil Direktur Utama (Dirut) RSUD serta panitia seleksi guna diminta keterangan terkait banyaknya keluhan pelamar yang merasa dicoret secara sepihak. "Kami sudah menggalang dukungan untuk pengajuan interpelasi. Setidaknya empat fraksi suah diap mendukung," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, Kamis (08/02/2018).

Menurut Bambang, penggalangan dukungan hak interpelasi ini selain didasari banyaknya keluhan pelamar yang merasa dicoret sepihak, juga ditambah dengan statement Wakil Bupati (Wabup) Dedy Endriyatno yang menuding sejumlah pejabat, termasuk DPRD ditengarai 'titip'. "Jadi kami tidak terima dengan statement Wabup yang menuding dewan sudah menerima sejumlah uang untuk meloloskan pelamar. Kalau memang wabup punya data, silakan dibuka siapa oknum dewan tersebut," jelasnya.

Bambang merasa tidak terima jika lembaga DPRD dituding melakukan praktik titipan tersebut. Apalagi sampai dituduh sudah menerima sejumlah uang dari pelamar. "Dewan itu anggotanya 45 orang, silakan dibuka siapa yang 'titip' dan menerima uang," tandasnya.

Pengajuan hak interpelasi, jelasnya, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 16 taun 2010 maupun tata tertib DPRD dan menyebutkan minimal harus diajukan 7 anggota dari 2 fraksi. "Sejauh ini sudah ada empat fraksi yang mendukung. Kami hanya minta wabup menjelaskan, siapa oknum dewan yang berani titip tersebut," tambahnya.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sragen, Fathurahman menambahkan, pihaknya juga mendukung pengajuan hak interpelasi yang digalang Partai Golkar. "Meskipun wabup tidak secara implisit menyebut oknum dewan, tapi institusi dewan telah dituduh dan harus dijelaskan maksud tuduhan tersebut," tuturnya.

Ketegasan yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Amanat Demokrat Persatuan (ADP) DPRD Sragen, Purwanto. Mewakili Fraksi, Purwanto mengaku siap mendukung pengajuan hak interpelasi. "Soal rekrutmen pegawai RSUD ini, saya melihat banyak indikasi ketidakberesan. Apalagi ditambah pernyataan wabup yang mengaku sudah mengantongi nama-nama pejabat yang titip. Ini harus ditindaklanjuti dan dibongkar," tegasnya.

Sementara, Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno mengatakan bahwa hak interpelasi merupakan salah satu hak DPRD. Sehingga pengajuan hak interpelasi harus dihormati dan siap diikuti prosesnya. "Kami menghormati teman-teman dewan kalau ingin menggunakan interpelasi," ujarnya. (Sam)

BERITA REKOMENDASI