Dewan Setujui Rencana Pemkab Utang di Bank

Editor: Ivan Aditya

SRAGEN, KRJOGJA.com – Melalui pembahasan yang cukup alot, DPRD Sragen akhirnya menyetujui rencana Pemkab setempat utang di bank untuk membiayai pembangunan. Padahal awalnya para wakil rakyat ramai-ramai menolak rencana utang tersebut.

Persetujuan utang itu diketahui usai rapat Badan Anggaran DPRD dengan eksekutif, Rabu (03/11/2021). Hanya saja, dari rencana utang sebesar Rp 200 miliar, dewan hanya menyetujui pinjaman sebesar Rp 160 miliar.

Meski sejak awal sejumlah pimpinan partai lantang menyuarakan penolakan, akhirnya sepakat menyetujui wacana hutang tersebut. Adu argumen dan perdebatan sengit yang tersaji dalam dua kali rapat, berakhir dengan sepakat.

Delegasi partai yang sempat menolak di awal, dikabarkan melunak dan berbalik menyetujui di detik-detik akhir. “Iya, tadi hampir mayoritas dewan yang hadir di rapat Badan Anggaran, menyetujui hutang itu,” ujar Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Sragen, Fathurrohman.

Untuk penggunaannya, nanti akan diproyeksikan dalam dua tahun di 2022 dan 2023. Di tahun pertama, akan diambil Rp 48,5 miliar yang diperuntukkan pembangunan Pasar Nglangon, pembangunan 2 ruas jalan dan pembangunan Makam Perno di Jatitengah, Sukodono.

“Sisanya nanti digunakan di 2023. Ada dua kegiatan untuk infrastruktur senilai Rp 67,5 miliar dan untuk pembangunan kantor Pemkab Terpadu. Tapi untuk Pemkab Terpadu dilakukan efisiensi dari Rp 89 sekian miliar dikurangi Rp 40 miliar,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan kata sepakat dan menyetujui pinjaman itu memang muncul setelah mendengarkan analisa keuangan dan kemampuan keuangan daerah dari eksekutif. “Tadi dari eksekutif juga menyampaikan, hutang itu tidak akan mengganggu kegiatan-kegiatan rutin di dinas. Misal di 2022 dan 2023 terjadi lonjakan covid di luar nalar kita, nanti juga tidak akan mengganggu atau mengambil dana itu,” tegasnya.

Senada dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Pambudi yang menerangkan rencana utang turun dari semula Rp 200 miliar menjadi Rp 160 miliar. Hal itu sudah dipertimbangkan sesuai proyeksi keuangan daerah sampai 2024. “Pembangunan pasar dan jalan termasuk pelayanan publik yang dibutuhkan warga dan mendesak direalisasi. Kalau tidak berhutang, anggaran daerah memang tidak mampu membiayainya,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan partai selain PDIP dan PKB, ramai-ramai menyampaikan penolakan terhadap wacana berhutang. Tercatat ada Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN hingga PKS. Mayoritas menolak dengan alasan proyek yang diajukan akan dibiayai dengan hutang, dinilai belum begitu mendesak. Selain itu mereka lebih mendorong Pemkab, utamanya Bupati untuk menggencarkan alternatif lain seperti upaya lobi ke pusat agar mendapat anggaran. (Sam)

BERITA REKOMENDASI