Dianggap ‘Anthek Londho’, LDA Kraton Solo Bakal Luruskan Sejarah Kraton Mataram

SOLO, KRJOGJA.com – Lembaga Dewan Adat (LDA) Kraton Kasunanan Surakarta bakal meluruskan sejarah Kraton Mataram dan Kraton Kasunanan Surakarta menggunakan sumber sejarah asli seperti manuskrip dan babad Tanah Jawa, bukan referensi hasil peneliti asing.

“Saya nggak habis fikir sudah 75 tahun Indonesia merdeka dimana Kraton Kasunanan Surakarta memiliki andil dengan membantu Republik Indonesia yang waktu itu baru berdiri baik dengan sumbangan emas, obat-obatan untuk prajurit RI yang luka bahkan dengan sumbangan senjata dan amunisinya. Kok kraton Surakarta masih dikatakan pro Belanda ( anthek e Londo.Red). Saat saya telusuri karena sebagian isi sejarah hanya berdasar penelitian sejahrawan dari Belanda yang tentunya mereka ikut simpati pada VOC (serikat dagang milik Belanda yang ikut menjajah Indonesia),” ujar Ketua LDA Kraton Kasunanan Surakarta Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Koes Moertiyah Wandansari usai acara diskusi budaya dengan topik “Peralihan Mataram Islam “di serambi Masjid Agung Surakarta, Sabtu (7/3/2020).

Diskusi berlangsung atas
kerjasama antara Yayasan Forum Budaya Mataram (YFBM) dengan Dinas Pendidikan Wilayah VII Propinsi Jawa Tengah. Bertindak sebagai nara sumber diantaranya Dra, Chatarina Ety, SH,MSi,MPd ( ketua sejahrawan Ngayogyakarta ) mengupas tentang Perjanjian Giyanti Perlambang Kekalahan Peradaban Jawa Melawan- Pendudukan Asing. Selain itu Drs. Lilik Suharmaji kandidat doktor sejarah UIN Sunan Kalijaga menyoroti masalah “Disintegrasi Mataram”. Sedang nara sumber lainnya Dr. Sutanto ( Ketua jurusan Sejarah FIB UNS ) membahas “Terbunuhnya Kapten Tack, Kegagalan VOC memahami Mataram”.

GKR Dra Koes Moertiyah yang akrab disapa Gusti Moeng mengaku dasar disiplin ilmunya adalah sastra Jawa yang akrab dengan manuskrip dan cerita babad yang merupakan sumber referensi otentik untuk belajar sejarah kerajaan di Jawa khususnya. “Misal Babad Tanah Jawa yang kebanyakan berisi tembang beraksara Jawa malahan tidak menjadi acuan utama untuk mempelajari sejarah kraton di Jawa seperti kerajaan Mataram. Sebagian ahli sejarah malah menggunakan referensi peneliti Belanda yang saya ragukan obyektifitasnya,” papar Gusti Moeng.

Untuk meluruskan sejarah terutama Kerajaan Mataram dan Kraton Kasunanan Surakarta, pihak Lembaga Dewan Adat Kraton Surakarta bekerja sama dengan tim ahli sejarah bakal meluruskan sejarah kraton di Jawa dengan.menggunakan sumber referensi utama manuskrip, cerita babad. Sementara sumber peneliti asing hanya sebagai sumber sekunder. Dicontohkannya dalam ulasan Perjanjian Giyanti, peneliti asing terkesan yang dominan bisa memenangkan diplomasi VOC dalam palihan nagari Mataram Islam.

“Padahal dalam sumber manuskrip Perjanjian Giyanti yang ditanda tangani di dukuh Kerten, Desa Jantiharjo sekarang masuk Kabupaten Karanganyar, itu merupakan perjanjian damai antara Raja Kraton Kasunanan Surakarta, Paku Buwono III dengan saudaranya sendiri Mangkubumi yang akhirnya bergelar Sultan Hamengku Buwono I,” ujar Gusti Moeng memberi contoh persepsi peneliti asing yang kurang obyektif.

Sementara itu pembicara Lilik Suharmaji saat membahas “Episode Menjelang Palihan Nagari” mengatakan palihan nagari menjadikan Mataram terbagi menjadi dua yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1757 dengan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran tentunya membuat kerajaan Mataram terus mengalami disintegrasi.

“Kolonial Belanda semakin mudah untuk turut campur dalam urusan politik dan ekonomi terhadap kerajaan Mataram. Kondisi itu diperparah dengan para raja dan keturunannya semakin tergantung kepada kolonial baik secara ekonomi maupun politik”ujar Lilik Suharmaji. (Hwa)

BERITA REKOMENDASI