Diawal Pengajuan Izin, Serahterima Fasum Fasos Bakal Dilakukan

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemkab Karanganyar bakal menerbitkan peraturan bupati tentang penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) dari pengembang perumahan ke pemerintah daerah. Aset itu harus diserahkan ke Pemda menjelang perumahan dibangun.

“Selama bertahun-tahun, fasum fasos kawasan perumahan di Karanganyar belum diserahkan ke Pemkab oleh pemborongnya. Tahu-tahu pemborongnya sudah pergi usai proyeknya selesai. Seakan tak mau tahu soal penyerahannya,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pemkab Karanganyar, Ali Gufron kepada KRJOGJA.com, Minggu (17/9/2017).

Ihwal penyerahan fasum fasos pengembang perumahan ke Pemda didasari aturan menteri PU. Namun belum mengatur jelas kapan waktu penyerahannya. Sejauh ini, aset-aset itu ditelantarkan tanpa status kepemilikan jelas karena pengembang keburu angkat kaki menggarap proyek di daerah lain.  

“Aset perumahan yang wajib diserahkan pe pemda seperti jalan lingkungan, ruang terbuka hijau (RTH), tanah fasilitas sosial seperti musala dan masjid serta saluran air,” kata Ali.  

Tanpa status jelas, pemerintah tak kuasa memberi bantuan perbaikan fasilitas itu apabila mengalami kerusakan. Akhirnya, warga perumahan sendiri yang harus iuran. Ali memprediksi terdapat puluhan hektare lahan fasum fasos belum diserahkan ke pemda.  

“Penertiban ini mendesak. Kalau hanya menunggu aset diserahkan, itu mustahil. Makanya kita akan meminta aset itu dulu di awal pada saat pengembang mengurus site plan. Setelah pelepasan haknya ke pemda, baru dipersilakan membangun,” katanya.  

Penyerahan aset itu termasuk lahan permakaman di lokasi terdekat perumahan.
Secara teknis, inventarisasi dilakukan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman(Dishub-PKP).

"Pencatatan fasum-fasos perumahan harus ditertibkan. Inventarisasinya mulai digarap tahun ini," ujar Sekretaris Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sanitiyoso.

Pencatatan itu berkaitan kewajiban pengembang properti menyerahkan fasum-fasos itu ke Pemkab. Peraturan Daerah No 13 tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan Permukiman mensyaratkan pengembang menyediakan fasum minimal 20 persen dari total lahan serta dua persen lagi untuk makam. Teknisnya, lahan fasum berada di satu kompleks namun area makam di lokasi lain dengan sistem kolektif.

“Biasanya, para pengembang menggunakan pihak ketiga pengadaan lahan makam. Masing-masing dua persen porsinya akan diakomodir pihak ketiga. Lokasinya tidak boleh di kompleks perumahan,” katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI