Didampingi Kepolisian, Sipades Buka Akses Siskeudes

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Konektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Pendampingan Dana Desa (Sipades) merupakan cara personel Polri dalam melakukan pendampingan pengelolaan belanja pemerintah desa bersumber Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan pemerintah provinsi. Di tingkat tersebut dibutuhkan sinergitas antara Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dengan perangkat pemerintah desa.

“Aplikasi Sipades digagas kepolisian setelah melakukan MoU dengan Kementrian Desa, Aplikasi itu mampu mengakses Siskeudes. Urgensinya untuk pendampingan dan pengawasan. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas telah menerima pelatihan. Polisi akan tahu mana yang dirasa janggal dari informasi yang diakses melalui aplikasi itu,” kata Kapolres Karanganyar AKBP Henik Maryanto kepada wartawan usai sosialisasi Sipades ke kades dan pejabat Polres Karanganyar di rumah dinas bupati, Kamis (15/3/2018).

Ranah pendampingan bukan berarti mengintervensi kerja perangkat desa dalam mengelola bantuan keuangan itu. Sehingga, tidak perlu menjadi momok. Bhabinsa dipersilakan menanyakan progres keuangan desa. Termasuk menegur kepala desa apabila salah mengelola dana, baik itu disengaja maupun tidak. Kapolres mengatakan, hasil pendampingan itu wajib dilaporkan ke atasan maupu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes).

“Tentu Bhabinkamtibmas desa wajib tahu progres Dana Desa. Namun yang terlebih penting, perangkat koneksi dua aplikasi itu connect dulu. Nah, setelah itu jika mengetahui pengelolaantak sesuai track maka anggota akan mengklarifikasi ke desa,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Karanganyar, Utomo Sidi Hidayat mengatakan model pendampingan oleh kepolisian dimaknai sebagai dukungan pengelolaan uang negara di desa agar tepat sasaran dan efektif.

“Terimakasih kepada pihak-pihak yang berperan mendukung terlaksana keuangan desa. Di Karanganyar, semua anggaran itu masuknya ke single account di rekening Bank Jateng,” katanya.

Ia memastikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2017 klir, sehingga termin pertama pencairan DD tahun 2018 bisa dilakukan. Besarannya 20 persen dari total jatah. Pada tahun ini, DD Rp 138 miliar dialokasikan ke 162 desa. Setelah kegiatan fisik selesai dikerjakan berikut laporannya, maka termin II setara 40 persen dapat dicairkan. Begitu pun cara pencairan termin III setara 40 persen.

“Mei mendatang bisa masuk tahap II. Sedangkan pelaksanaan tahap II di Maret-April,” katanya.

Ia mengungkapkan pengelolaan keuangan desa selain DD, juga ADD senilai Rp 103 miliar, Bantuan Keuangan bersumber APBD provinsi Rp 21,266 miliar serta bantuan sarpras infrastruktur Rp 12,306 miliar. (Lim)

BERITA REKOMENDASI