Difabel Sukoharjo Lega Masih Terkaver Kesehatan Gratis

Editor: Agus Sigit

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo lega setelah Pemkab Sukoharjo menjamin pelayanan kesehatan gratis. Sebab pada tahun 2020 program integrasi jaminan kesehatan nasional bagi difabel masih dijalankan. Ribuan difabel masuk dalam data dan sudah menikmati pelayanan.

Ketua Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo Edy Supriyanto, Selasa (18/2) mengatakan, keberadaan fasilitas kesehatan gratis sangat dibutuhkan difabel Sukoharjo. Sebab jumlah difabel sangat banyak tersebar disemua wilayah. Mereka membutuhkan bantuan kemudahan akses berobat di rumah sakit.

Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo mencatat dalam perkembanganya setiap tahun jumlah difabel yang menerma fasilitas kesehatan gratis terus bertambah. Seperti pada tahun 2019 lalu dimana ada tambahan sebanyak 425 orang. “Difabel Sukoharjo sangat lega karena Pemkab Sukoharjo masih menjalankan program JKN KIS PBI yang dibiayai APBD untuk difabel. Fasilitas berobat gratis ini masih sangat dibutuhkan difabel,” ujarnya.

Ada ribuan difabel Sukoharjo sekarang sudah menikmati fasilitas kesehatan gratis dari Pemkab Sukoharjo. Meski demikian belum semua difabel di Sukoharjo sudah terkaver.

“Kami dari Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo masih terus mengidentifikasi difabel di Sukoharjo. Sebab perkiraan kami masih ada difabel belum terkaver,” lanjutnya.

Para difabel yang belum terdata dan menikmati fasilitas kesehatan gratis akan terus dikejar Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo. Sebab mereka punya hak sama seperti halnya difabel lainnya. Data susulan akan diajukan kembali ke Pemkab Sukoharjo sebagai bagian dari perkembangan penerima pelayanan program kesehatan gratis.

“Difabel yang belum terkaver JKN KIS PBI tersebut masih bisa mendapat fasilitas kesehatan gratis dari Pemkab Sukoharjo dengan bantuan pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 76/2018. Jadi secara total 100 persen difabel bisa terkaver berobat gratis,” lanjutnya.

Edy menambahkan, selain program integrasi JKN KIS PBI, Pemkab Sukoharjo juga memiliki program bantuan pembiayaan kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kejadian luar biasa melalui Peraturan Bupati Nomor 76/2018. Dalam pelaksanaan aturan tersebut pada tahun 2019 para difabel hanya mendapat alat bantu indikasi medis maka tahun 2020 ditingkatkan mendapat pembiayaan. Hal itu dilakukan karena masih ada difabel belum masuk dalam pengintegrasian JKN KIS PBI.

“Program dari Pemkab Sukoharjo sangat baik karena sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18/2017 tentang Disabilitas. Dalam aturan tersebut mejelaskan bahwa semua difabel mendapatkan perlindungan sosial diantaranya layanan kesehatan yang inklusif,” lanjutnya.

Kemudahan juga diterima berup aksesbilitas bagi difabel ditempat pelayanan kesehatan baik di rumah sakit dan puskesmas. Salah satu bentuknya berupa bidang miring sebagai akses jalan. Selain itu kemudahan lainnya berupa biaya pengobatan sudah ditanggung Pemkab Sukoharjo.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Djoko Indrianto mengatakan, Pemkab Sukoharjo tahun 2020 masih menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi difabel. Ada sekitar 5.000 difabel masuk dalam data dan menerima pelayanan tersebut.

“Pemkab Sukoharjo sudah menyediakan kartu khusus bagi difabel untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis. Program ini masih terus dijalankan,” ujarnya.

Dinsos Sukoharjo akan terus memantau program pelayanan bagi difabel tersebut. Sebab masing masing kondisi difabel berbeda sehingga perlu penanganan serius.

“Satu dengan lainnya difabel kondisinya berbeda. Jadi Dinsos terus koordinasi dengan pihak paguyuban termasuk tenaga medis yang menangani,” lanjutnya. (Mam)

BERITA TERKAIT