Dilarang MA, Terhukum Perkara Penipuan Ajukan PK

SOLO, KRJOGJA.com – Pelapor kasus  tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sekitar Rp 2 miliar uang koperasi simpan pinjam (KSP) Wisnu Kretarto merasa terkejut dikarenakan terpidana kasus penipuan dan penggelapan uang Rp 2 miliar yakni Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Sonny (50) bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hingga dua kali, Rabu (24/12/2018). 

Pengajuan PK lebih dari sekali dinilai bertentangan dengan  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 Tahun 2014 yang isinya  hanya sekali diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA.

Wisnu Kretarto didampingi kuasa hukumnya, C Suhadi SH MH usai menemui Panitera Pidana PN Solo, Sulaiman SH, Rabu ( 26/12/2018) kepada wartawan mengatakan pihaknya merasakan ada kejanggalan karena pengajuan PK kedua yang diajukan terpidana Sonny ke MA melalui kuasa hukumnya, Wawan Muslich SH, bisa terlaksana di sekitar bulan Mei 2019.

"Bahkan sidang PK tersebut tanpa diketahui Jonathan maupun Wisnu Kretarto selaku pengelola koperasi yang melaporkan kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Solo. "ujar kuasa hukumnya, C Suhadi SH MH .

Seperti diketahui Tandyo Sugiyono Cahyadi Mulyadi alias Sonny (50) dinyatakan bersalah dan divonis tiga tahun penjara dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sekitar Rp 2 miliar saat perkaranya disidangkan di PN Solo, 7 November 2016 lalu.

Terpidana Sonny menggelapkan uang  KSP yang dikelola Wisnu Kretarto dan Jonathan H. Sedianya uang Rp 2 miliar, sebagian dari hasil penjualan aset milik koperasi, oleh pengurus koperasi, akan dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Namun uang Rp 2 miliar yang dibawa terpidana Sonny  tidak diserahkan ke koperasi.

Perkara penipuan penggelapan ini sampai tingkat kasasi, namun majelis hakim MA dalam putusannya, tetap menghukum terdakwa selama tiga tahun penjara. Hanya saja setelah ada putusan kasasi dari MA,  terdakwa belum menjalani eksekusi. ''Kami mendesak jaksa untuk segera melaksanakan eksekusi terhadap Tandyo alias Sonny sesuai putusan kasasi MA,'' tandas Wisnu Kretarto.

Secara terpisah Jaksa Penuntut Umum (JPU), RR Rahayu Nur Raharsi SH, membenarkan adanya sidang PK kedua kalinya. ''Saat kami menyampaikan tanggapan dalam sidang, kami juga tegaskan tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan PK yang kedua kali. Hal itu ada peraturannya di MA,'' tandasnya. 

Adapun soal PK, Rahayu juga menjelaskan bahwa bukti baru atau novum yang disampaikan dalam sidang, tidaklah signifikan, sehingga Rahayu menilai bukti baru yang diajukan bukanlah novum. (Hwa)

BERITA REKOMENDASI