Dilema Guru Honorer Usia Kritis, Kesejahteraan Tak Jelas

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemerintah didesak mengundangkan regulasi adil untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Pembatasan usia pengangkatannya menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan aturan seleksi abdi praja dinilai bentuk diskriminasi.  

"Adanya pembatasan usia sesuai PP No 48 tahun 2005 tentang Penangkatan tenaga Honorer menjadi ASN. Aturan ini tidak manusiawi (batasan maksimal ikut seleksi), terutama bagi usia kritis mendekati 35 tahun. Saya ini 16 tahun menjadi guru swasta, tahu betul bagaimana rasanya dihonor hanya Rp 100 ribu per bulan," kata Anggota Komisi VIII DPR, Endang Maria Astuti usai dialog dengan guru honorer di Ngargoyoso, Sabtu (22/9/2018).

Ia menyebut ketidakadilan kembali dirasakan saat rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 dibuka, dimana PP No 48/2015 masih diterapkan. Ia tak merasa heran kalangan guru honorer berunjuk rasa menolak dibukanya seleksi CASN tahun ini.

"Bagaimana negara menghargai pengabdian mereka? Misalkan PP pembatasan usia sulit dihapus, setidaknya berilah upah layak minimal setara UMR. Enggak usah muluk-muluk tunjangan. Itu yang sedang kami perjuangkan melalui rancangan undang-undang," katanya.

Ia juga mengkritisi penerapan ujian seleksi CASN berbasis komputer. Bagi peserta usia kritis, diprediksi tak semahir mengaksesnya seperti peserta usia belia.

Ia menanti respons pemerintah, dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan). Presiden diminta berkomitmen menyeriusi masalah guru honorer dan pegawai tidak tetap. "UU yang akan kita inisiasi harus bisa mengakomodir. Kalau payung hukumnya (UMR bagi guru honorer) ada, itu lebih baik," katanya.

Di Ngargoyoso, Endang mendengarkan keluhan para guru honorer SMKN Ngargoyoso. Di sekolah ini terdapat belasan GTT/PTT yang mendamba keadilan pemerintah.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto mengakui guru honorer di Karanganyar belum sejahtera.
"Kita menunggu regulasi pemerintah pusat terkait pengupahan guru honorer. Selama itu ada, Pemda dapat menganggarkannya di APBD. Namun sekarang, mereka masih mengandalkan kemampuan keuangan sekolah tempatnya bekerja," katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI