Dinsos Wonogiri Gelar Rakor Verval DTKS

Editor: Ivan Aditya

WONOGIRI, KRJOGJA.com – Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengakui data kependudukan dan data kemiskinan di daerahnya masih carut marut. Setiap dinas maupun kementerian melakukan pendataan sendiri-sendiri sehingga belum terkoneksi dengan baik bahkan ada kesan muncul ego kepentingan antarlembaga.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Joko usai memimpin Rakor Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri di pendopo Rumah Dinas Bupati setempat, Rabu (22/09/2020). Ditekankan, pedataan sebaiknya cukup satu lembaga semisal dilakukan Pemkab dnegan melibatkan perangkat pemerintahan terbawah yakni ketua RT/RW.

“Cukup satu data tapi bisa untuk berbagai kepentingan baik untuk program kemiskinan, kesehatan, pendidikan maupun sosial,” kata dia menyusul Rakor yang melibatkan Bappeda, Dukcapil, Dinsos, PMD dan ratusan operator data tingkat desa dan kecamatan se Wonogiri.

Bupati Joko yang akrab disapa Mas Jekek menunjukkan, kurang validnya data penerima BLT atau Bansos karena masih orang kaya justru mendapat bantuan sementara warga miskin yang benar-benar membutuhkan malah tidak tercover.

“Saya pernah memergoki sendiri langsung di salah satu desa penerima bantuan beras miskin (Raskin) itu datang dengan naik lnova,” kata Jekek.-(Dsh)

BERITA REKOMENDASI