Disabilitas Tolak Diskriminasi Hak Pilih Pemilu

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Kalangan penyandang disabilitas Kabupaten Karanganyar merasa hak pilihnya di pemilu belum sepenuhnya terakomodasi. Selain potensi tak terdata di daftar calon pemilih cukup besar, faktor lingkungan tak mendukungnya memberikan suara.

"Diperkirakan terdapat 6 ribu difabel di Karanganyar. Dari jumlah itu, sekitar 1.200 orang harus diteliti apakah mereka sudah masuk DPS (daftar pemilih sementara) belum? Meski sudah umur mencoblos, namun saya ragu apakah keluarganya mendukung?" kata Ketua Self Help Group (SHG) Karanganyar, Subadri kepada KR, Jumat (30/3). 

Berdasarkan pengalamannya, keluarga penyandang disabilitas enggan memperjuangkan hak pilihnya karena khawatir kerepotan mengantar ke tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan, mereka cenderung tak memberitahu keberadaannya ke petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat home visit. 

"Terutama, bagi tingkat kecacatan berat," katanya. 

Dalam sosialisasi pemilu oleh KPU kepada kalangan disabilitas Karanganyar, Kamis (29/3) lalu, mereka lantang bersuara melalui caranya sendiri. Seorang penyandang tuna rungu asal Matesih, Abbas (30) menanyakan cara dirinya dipanggil di TPS. Panggilan secara verbal melalui pengeras suara dipastikan tak bisa direspons indera pendengarannya.

"Saya ini tuli. Kalau dipanggil seperti orang normal, tentu tidak bisa," katanya melalui penerjemah wicara.
 
Penyandang tuna daksa asal Matesih, Kirno meminta KPU benar-benar menerapkan prinsip kemandirian disabilitas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. 

Komisioner KPU Karanganyar Bidang Teknis, Muhammad Maksum mengatakan DPS Pilbup dan Pilgub Jawa Tengah di Karanganyar ditetapkan 684.901 orang. Keberadaan kalangan disabilitas potensial pemilih yang tercecer dari daftar itu diminta segera dilaporkan. Dalam menyelenggarakan pemilu bagi kalangan berkebutuhan khusus, KPU bakal mengadakan pelatihan KPPS, terkait hal itu. Logistik pemungutan suara juga memuat template dan papan braile bagi pemilih tuna netra.
 
"Penyelenggara bisa dijerat pidana apabila melarang pemilih menggunakan hak pilihnya. Terutama kepada kalangan disabilitas. Pada saat debat publik nanti, akan ada standar penyampaian dengan juru penerjemah tuna wicara-rungu," katanya.
 
Jika penyandang disabilitas butuh didampingi ke bilik suara karena tidak bisa mencoblos sendiri, akan ada mekanisme pengisian formulir C3, yakni surat pernyataan pendampingan.

“Pendampingnya bebas, boleh dipilih dari keluarga sendiri, petugas di PPS, atau orang lain yang ditunjuk,” imbuhnya.

Dia menambahkan, terkait kebijakan TPS ramah difabel, KPU akan mengupayakan dalam pembuatan TPS nantinya di lokasi-lokasi yang mudah diakses penyandang disabilitas. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI