Dishub Sukoharjo Ajukan Flyover Kartasura ke Pusat

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRjogja.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo tetap mengusulkan pada pemerintah pusat terkait pembangunan flyover Kartasura pada tahun 2020. Sebab kajian teknis usulan tersebut telah diselesaikan. Pembangunan menjadi kewenangan pemerintah pusat mengingat status jalan nasional. Selain itu butuh anggaran besar yang mampu dipenuhi APBN.

Kepala Dishub Sukoharjo Joko Indriyanto, Senin (9/12) mengatakan, Dishub Sukoharjo tetap memprioritaskan usulan pembangunan flyover Kartasura ke pemerintah pusat pada tahun 2020 mendatang. Pengajuan usulan dilakukan setelah Dishub Sukoharjo menyelesaikan kajian teknis pada tahun 2019 ini. Selain itu koordinasi juga telah dilakukan Dishub Sukoharjo dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo.

Komunikasi juga telah dijalin Dishub Sukoharjo dengan pihak kementerian terkait di pusat. Hal itu dimaksudkan sebagai usaha mengajukan permohonan pembangunan flyover Kartasura.

“Dalam perkembanganya kondisi jalan di Kartasura sering terjadi kemacetan kendaraan. Seperti di bundaran tugu Kartasura menjadi titik rawan macet,” ujarnya.

Dishub Sukoharjo mengajukan usulan pembangunan flyover dititik bundaran tugu Kartasura. Usulan sudah dimulai sejak tahun 2019 dan pengajuan secara resmi akan kembali dilakukan tahun 2020 mendatang. Usulan tersebut diharapkan bisa disetujui pusat dan pembangunan segera direalisasikan.

Dinas Perhubungan Sukoharjo memandang kemacetan parah selalu terjadi setiap akhir pekan di wilayah Kartasura. Termasuk saat arus mudik dan balik lebaran setiap tahun. Antrean kendaraan memanjang bahkan diperkirakan bisa mencapai satu kilometer. 

“Kajian khusus untuk mengatasi kemacetan di bundaran Kartasura sudah kami lakukan secara internal di Dinas Perhubungan Sukoharjo dan menghasilkan beberapa keputusan salah satunya usulan pembangunan flyover kepada pemerintah pusat. Kami juga melakukan kajian serupa dengan melibatkan pusat,” lanjutnya.

Usulan flyover ke pemerintah pusat disebabkan karena berbagai pertimbangan seperti besarnya biaya pembangunan. Tidak kalah penting yakni status Jalan A Yani sendiri merupakan jalan nasional atau negara yang dikelola pemerintah pusat. Karena itu Pemkab Sukoharjo hanya bisa sebatas mengajukan usulan saja.

Penyebab kemacetan di bundaran Kartasura sesuai kajian dari Dinas Perhubungan Sukoharjo disebabkan karena banyaknya kendaraan yang melintas. Sebab kendaraan dari berbagai daerah seperti Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan bahkan Jawa Timur menumpuk disatu titik di bundaran Kartasura yang merupakan wilayah perbatasan.

“Hasil kajian lainnya kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan menonaktifkan trafficlight dipertigaan dekat dengan bundaran Kartasura. Disana juga akan dipasang median permanen sebagai pembatas jalan. Tapi kalau itu diterapkan tetap saja masih ada kemacetan kendaraan karena sifatnya hanya mengurangi bukan menghilangkan,” lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI