Disokong Dana Desa, Kerjasama Antardesa Harus Transparan

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemerintah pusat membolehkan antardesa membangun BUMDes bersama dengan modal patungan bersumber Dana Desa (DD). Hasil kerjasama antardesa itu diyakini lebih memberi manfaat pada pemberdayaan masyarakat maupun keuangan pemerintah desa.  

“Dana Desa tahun 2018 bisa digunakan untuk kawasan perdesaan. Ada lebih dari satu desa yang bekerjasama mengembangkan wilayahnya melalui konsensus,” kata Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa Pembangunan Desa Tertinggal (Kemendes PDT), Ahmad Erani Yustika di hadapan pemerintah desa dan kecamatan Karangpandan, Jumat (2/3/2018) sore.  

BUMDes bersama bermodal patungan itu dapat bergerak di bidang pertanian, misalnya membeli pupuk dan benih padi secara kolektif atau menangani pengolahan pascapanen. Ongkos produksi tentu akan lebih ekonomis jika dibandingkan secara mandiri.

“Kalau membeli pupuk bersama dengan sendiri harganya lain. Patungan membeli mesin pengering padi. Intinya, dengan BUMDes bersama, petani dan pemerintah desa mendapat keuntungan,” katanya.

Ia menyebut usaha patungan antardesa bersumber DD diperbolehkan dan didukung Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Meski begitu, ia menegaskan penggunaannya harus didasari musyawarah desa (musdes). Bidang pemberdayaan masyarakat yang dapat dikerjasamakan di BUMDes bersama seperti pamsimas, padat karya, irigasi, koperasi dan sebagainya. Ahmad meyakini kerjasama antarpemerintah desa potensial dilakukan, seiring kuantitas dan kualitas Dana Desa yang digelontornya.

“Awalnya terdapat 74.504 desa di Indonesia pada 2016. Pada 2019 mendatang menyentuh 75 ribu desa. Dari rata-rata Rp 800 juta per desa, nantinya menyentuh Rp 1 miliar. Itu belum termasuk Anggaran Dana Desa (ADD),” katanya.

Kasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Dinas Permasdes Karanganyar, Iskam mengatakan 15 desa di Karangpandan patungan mendirikan BUMDes bersama. Mereka masih berkonsentrasi pada produksi dan penjualan beras organik.

“Masing-masing kelompok tani memiliki sertifikat tanaman organik. Nah, pemdesnya menyertakan modal secara proporsional. BUMDes bersama mewadahi pemasaran ke outlet. Sedangkan pascapanennya juga diwadahi BUMDes. Di Karananyar, BUMDes bersama baru satu, yakni di Karangpandan,” katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI