Dobel Job Penyelenggaran Pemilu Dimulai

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar melantik 51 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan 531 anggota panitia pemungutan suara (PPS) Pemilu 2019 di Gedung Wanita, Kamis (8/3/2018) sore. Pada tahun ini, mereka bertugas menyelenggarakan pilkada 2018 sekaligus menyiapkan pemilu presiden dan legislatif tahun 2019.

“Setiap tahapan dilaksanakan meskipun berhimpitan. Sesuai jadwal Pemilu 2019, tugas PPK dan PPS sebentar lagi memutakhirkan data pemilih. Padahal sekarang KPU sedang menetapkan daftar pemilih sementara di tingkat kecamatan untuk Pilkada 2018,” kata Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho di forum tersebut.

KPU membacakan nama petugas penyelenggara pemilu yang mulai berkantor di 17 kecamatan dan 177 desa/kelurahan. Yakni tiga PPK di tiap kecamatan dan tiga PPS di tiap desa/kelurahan. Totalnya 582 orang.

Meski memiliki dua jenis data pemilih, namun ia memastikan penggunaannya berlainan. Petugas pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2019 perlu mengidentifikasi penduduk berusia genap 17 tahun pada coblosan yang akan berlangsung April 2019 mendatang.

Pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih pemilu 2019 diagenda 11 Maret-10 April 2018 diikuti pemutakhiran data pada 17 April-17 Mei 2018. Untuk Pilkada 2018, tahap coklit dan pemutakhiran data pemilih telah selesai.

“Mudah-mudahan dengan ini, kita memiliki data pemilih lebih baik,” katanya.   

Bukan itu saja tugas PPK dan PPS Pemilu 2019. KPU menjadwalkan verifikasi calon legislatif kabupaten/kota untuk 19 partai politik yang akan ditetapkan pada 20 September 2018. Di hari yang sama juga akan ditetapkan capres cawapres serta caleg kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Prosesnya didahului pengajuan pendaftaran yang ditangani KPU.

“Agenda di tahun 2018 padat. Bisa dibilang tahun 2019 tinggal pemungutan suaranya saja. Kita junjung tinggi netralitas. Netral itu tidak hanya dalam hati tapi dalam sikap dan tindakan,” ujarnya.

Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo meminta penyelenggaraan pemilu benar-benar menjadi pesta demokrasi.
“Bukan mencekam. Ini pesta demokrasi. Siapapun nanti yang memimpin, itu kemenangan warga Karanganyar. Ciptakan suasana sejuk dan alam kondusif di Karanganyar yang bisa dijadikan barometer keamanan nasional,” katanya.

Kapolres Karanganyar AKBP Henik Maryanto menyarankan PPK dan PPS aktif berkomunikasi ke Babinsa dan Babinkamtibmas. Tak terkecuali personel Polsek dan Kecamatan. Sekali lagi ia mengimbau pentingnya netralitas penyelenggara pemilu.

“Netralitas dijaga. Kalau perbedaan dikelola dengan baik justru menjadi kekuatan. Sebaliknya, penyelenggara yang tidak netral akan menghadirkan konflik dan kerawanan,” katanya.(Lim)

BERITA REKOMENDASI