Dorong Pelunasan PBB, Penyesuaian NJOP Ditunda

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Pemkab Karanganyar menunda penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) agar wajib pajak (WP) terdorong melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Jika dikalkulasi, penyesuaian NJOP bakal melipatgandakan besaran pajak.

 

“Bisa sampai 10 kali lipat dari nilai saat ini. Jika itu kita terapkan, dikhawatirkan wajib pajak menolak membayar karena cukup besar yang harus dilunasi,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar Rohadi Widodo kepada KR

, Selasa (9/8).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menerbitkan 413 ribu lebih Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tiap tahun. Untuk mendorong WP melunasi sebelum jatuh tempo tanggal 31 Agustus, Pemkab memberi rangsangan berupa hadiah bagi petugas penagih maupun WP berprestasi. Terkait NJOP saat ini, lanjut Wabup, hal itu tak disoal Kantor Pajak Pratama namun perlu diseriusi penagihannya. Adapun besaran NJOP di Karanganyar tergolong paling rendah se-Jawa Tengah. Lebih lanjut Wabup mengatakan, pembayaran PBB merupakan hal prinsip warga berbakti ke NKRI.

“Ini cantolan kita ke NKRI. Mari buktikan menjadi warga negara yang baik dengan membayar PBB,” jelasnya.

Kepala DPPKAD Sumarno mengatakan tim penagihan PBB serius menyisir kembali SPPT bermasalah yang menyebabkan tagihan terakumulasi Rp 16 miliar. Persoalan itu terletak pada akad jual beli aset yang tak segera dilaporkan dan problem internal petugas penagih. (M-8)

 

BERITA REKOMENDASI