Fokus Telusuri Pencurian Tanah Pemerintah

KARANGANYAR, KRJOGJA.com -Pengungkapan tiga kasus korupsi di Karanganyar mampu menyelamatkan uang negara Rp 2,3 miliar. Tiga kasus itu adalah korupsi pengadaan pesawat di edupark Tasikmadu jilid II, sertifikasi hak milik tanah kas desa di Girilayu Kecamatan Matesih, dan pungutan liar pendaftaran tanah sistematis lengkap di Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Suhartoyo mengatakan hakim tipikor telah memvonis lima terdakwa kasus korupsi edupark jilid II. Namun jaksa penuntut umum (JPU) meminta naik banding putusan itu karena vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan yakni masing-masing 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider kurungan satu bulan. JPU menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2 subsider Pasal 3. Hakim memvonis kelima terdakwa dengan hukuman masing-masing satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider kurungan satu bulan. Saat persidangan, majelis hakim tidak memerintahkan lima terdakwa langsung ditahan. Sedangkan kasus korupsi di Girilayu, JPU menuntut hukuman penjara 1 tahun enam bulan dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara kepada mantan kades, Daryana. Saat ini, Daryana dititipkan di Rutan Kelas IA Solo sejak 4 Maret 2019. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan mengembalikan tanah berukuran 2.000 meter persegi ke kas Desa Girilayu yang sebelumnya dicatatkan atas nama Daryana. Sedangkan pungli PTSL di Desa girimulyo, Kades Suparno telah ditetapkan tersangka.

“Di tiga kasus itu, uang yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke pemerintah Rp 2,3 miliar. Rinciannya, kasus di Girimulyo Rp 900 juta. Masih penyidikan. Sedangkan di Girilayu Rp 900 juta. Tahap penuntutan. Sisanya pengembalian uang oleh pelaku kasus Edupark jilid I dan II. Saat ini naik banding,” katanya.

Progres pengungkapan tiga kasus tersebut terlihat di tahun 2019. Terkait pengembalian uang hasil korupsi ke pemerintah, Suhartoyo mengatakan hal itu tidak serta merta dilakukan pelaku tindak pidana tersebut. Namun setelah melalui pendekatan secara persuasif dan represif oleh penyidik dan pemerintah daerah. Ia menengarai belum semua uang yang dikorupsi pelaku dikembalikan ke pemerintah. Suhartoyo menegaskan bakal fokus menelusuri dugaan pencurian tanah milik pemerintah oleh para oknum pejabat. Dalam kasus tersebut, biasanya terendus praktik penyelewengan kewenangan yang mengarah korupsi. Dibutuhkan pula penghitungan cermat terkait jumlah riil uang bantuan ke desa yang diselewengkan.

“Jika ingin cepat terungkap, semua komponen harus sinergis, terbuka, transparan dan tidak alergi terhadap pertanyaan tajam maupun kritis,” katanya. (Lim)

 

 

BERITA REKOMENDASI