Gajahmungkur Cegah Kades Korupsi

WONOGIRI, KRJOGJA.com – Bupati Wonogiri menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat meluncurkan program baru anti korupsi di kabupaten itu. Program ini mirip bahkan didesain sebagai pengganti program TP4D (Tim Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah) yang sudah dibubarkan pemerintah pusat.

“Kita namakan ini Program Gajahmungkur atau Gandeng Jaksa Hindari Korupsi Uang Rakyat, lebih khusus program ini nantinya akan mencegah tindak korupsi dengan memantau penggunaan dana desa, mengingat masih banyak SDM Kades yang perlu pendampingan,” ungkap Bupati Joko Sutopo saat sosialisasi Program Gajahmungkur yang diikuti 251 Kades dan 25 camat di pendapa Rumdin Bupati Wonogiri, Jumat (28/2).

Menurut bupati, dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah dewasa ini sangat besar. Padahal, kata dia, belum semua Kades serta perangkat desanya paham betul akan aturan main penggunaan dana desa sehingga perlu ada penanganan khusus dari Pemkab bersama Kejari agar jajaran Kades tidak berurusan dengan hukum lantaran terlibat kasus korupsi dana desa.

“Regulasi pemerintah pusat tentang keuangan pemerintahan desa saat ini cepat berganti-ganti, kalau kita tidak cermat dan hati-hati maka akan banyak Kades yang berurusan dengan Kejari,” ujarnya.

Kajari Wonogiri Agus Irawan Yustisianto SH MH siap membantu Pemkab dalam upaya antisipasi munculnya kasus korupsi di kalangan Kades di daerah itu. Disebutkan, jajarannya di bawah komando Kasi Inteljen Kejari bersikap terbuka dan siap memberikan arahan atau konsultasi hukum jika para Kades akan menggunakan dana desa untuk pembangunan desa.(Dsh)

BERITA TERKAIT