Gara-gara Aset Tak Bertuan, Pembangunan Perkotaan Macet

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pembangunan di wilayah kelurahan di Kabupaten Karanganyar terhambat masih banyaknya fasilitas umum belum jelas status kepemilikannya. Aset itu meliputi jalan lingkungan dan saluran air.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Pemkab Karanganyar, Ali Gufron mengatakan pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan dikhawatirkan tertinggal dibandingkan perdesaan. Penyebabnya, penertiban aset Pemda belum beres di wilayah tersebut.

“Pembangunan infrastruktur fasilitas umum harus di aset pemerintah. Nah, ternyata masih banyak aset itu belum menjadi milik pemerintah di perkotaan. Ini imbas dari perubahan status desa menjadi kota. Yang dicatat hanya bondo deso, namun belum ke jalan lingkungan, saluran air dan sebagainya,” kata Ali kepada KRJOGJA.com di kantornya, Selasa (12/9/2017).

Hal itu berlainan di perdesaan yang semua asetnya sudah tercatat sehingga pembangunan infrastruktur lancar. Di kabupaten ini, terdapat 15 kelurahan yang tersebar di wilayah Tawangmangu dan Karanganyar Kota. Inventarisasi aset merupakan langkah strategis menguasai kembali hak pemerintah itu. Ali tak memungkiri aset-aset tak bertuan itu kini berubah fungsi menjadi hunian, warung dan sebagainya.

“Yang penting diinventarisasi dulu tahun ini. Dimana saja Pemkab memiliki aset di wilayah kelurahan. Kemudian setelah semuanya tercatat, penyertifikatan diproses pada 2018,” katanya.

Bermodal anggaran inventarisasi aset Rp 60 juta di APBD perubahan, timnya menyisir aset-aset itu mulai tiga kelurahan di Kecamatan Tawangmangu sampai 12 kelurahan di Kecamatan Karanganyar Kota.

“Kantor pertanahan dilibatkan dalam tim untuk mendampingi. Namun belum sampai ke keperluan penyertifikatan,” katanya.

Berdasarkan pantauan KRJOGJA.com, 17 rumah berdiri di atas saluran air Kampung Dompon Rt 01 dan 02 Rw VIII Kelurahan/Kecamatan Karanganyar . Meski hunian tersebut tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun sulit ditertibkan karena saluran airnya bukan milik Pemda.

Mengenai hal itu, Ali mengatakan penertiban hunian liar itu langkah selanjutnya setelah saluran air tersebut sah milik Pemda.

“Itu (penertiban hunian) masih jauh. Sekarang saja Pemda baru memulai inventarisasi,” katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI