Gelar Demo, Warga Terdampak Limbah Tuntut Tutup PT RUM

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Ratusan warga terdampak limbah PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) Nguter melakukan aksi protes. Demo digelar selama tiga hari terhitung Selasa – Kamis (10-12/12). Aksi dengan pengawalan ketat aparat ini dilakukan sebagai bentuk protes dan meminta penghentian pencemaran lingkungan.

Koordinator warga terdampak limbah PT RUM, Hirman dalam penyataan sikap mengatakan, lebih dari dua tahun warga di Sukoharjo terutama warga di Kecamatan Nguter dipaksa menghirup bau busuk oleh PT RUM setiap hari. Tidak hanya masalah bau, pencemaran limbah cair juga menjadi masalah. Kedua limbah tersebut menjadi masalah serius dan perlu segera diatasi oleh Pemkab Sukoharjo. Namun sayang permintaan warga tersebut ternyata sampai sekarang belum terpenuhi.

“Sejak Oktober 2017 hingga Desember 2019 warga sudah sangat bersabar dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah limbah PT RUM. Warga sudah tidak tahan lagi dengan bau busuk yang semakin hari semakin bertambah parah,” ujarnya.

Warga terdampak limbah PT RUM dalam aksi tersebut mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, hentikan pencemaran lingkungan dilakukan oleh PT RUM, Kedua, Bupati Sukoharjo segera mencabut izin lingkungan PT RUM, Ketiga, hentikan intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri dan Satpol PP Sukoharjo terhadap mahasiswa dan warga di luar Kecamatan Nguter yang mendukung perjuangan warga.

Terkait alasan oleh pemerintah daerah jika menutup PT RUM akan berdampak pada iklim investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi warga terdampak, alasan tersebut sulit untuk diterima oleh akal sehat manusia. "Kami tidak mengabaikan nasib pekerja PT RUM, kami hanya menuntut hak kami untuk menghirup udara segar," lanjutnya.

Koordinator Sukoharjo Melawan Racun (Samar) Panji, dalam orasinya mengatakan, sejak awal beroperasi tahun 2017 PT RUM yang memproduksi serat rayon berlokasi di Kecamatan Nguter terus mengeluarkan limbah dan membuat warga di sekitar pabrik merasakan pusing karena setiap hari harus menghirup bau busuk dan bahan kimia.

Berbagai upaya telah dilakukan warga agar pencemaran berhenti seperti aksi di depan PT RUM maupun di kantor Bupati Sukoharjo. Selain itu melakukan pelaporan ke Dinas Lingkungan Hldup Sukoharjo (DLH), pelaporan kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK). Warga bahkan sampai mengungsi karena tidak tahan dengan bau limbah PT RUM. Namun sampai sekarang tidak ada tindakan yang nyata dan serius dari berbagai lembaga tersebut untuk menghentikan pencemaran.

Meskipun Bupati Sukoharjo, setelah adanya desakan warga pernah mengeluarkan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan produksi PT RUM dan memberi kawajiban melakukan perbaikan pengolahan limbah salama 18 bulan sejak 22 Februari 2018, dan memberikan perintah kepada PT RUM untuk mengurangi produksi dan melakukan perbaikan dampak bau selama satu minggu terhitung sejak 26 Oktober 2019 dan apabila tidak berhasil menghilangkan bau agar menghentikan kegiatan produksi. Namun kenyataannya sampai sanksi dan perintah itu habis, PT RUM terus melakukan pencemaran lingkungan dan Sukoharjo tidak meningkatkan sanksi tersebut.

Melihat hal tersebut sudah terbukti jelas, bahwa PT RUM tidak bisa mengolah limbah sisa produksi serat rayon sehingga menimbulkan bau busuk yang meresahkan warga sekitar. Bahkan bau busuk tercium di tujuh desa di dua kabupaten.

Panji menegaskan atas kondisi tersebut  Forum Warga Terdampak PT RUM, Persatuan Perempuan Peduli Lingkungan (P3L), Sukoharjo Melawan Racun (Samar) mengajukan tuntutan. Pertama, PT RUM segera menutup dan menghentikan kegiatan produksi yang mencemari lingkungan, kedua, kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan PT RUM, ketiga, Bupati Sukoharjo segera mengeluarkan keputusan pencabutan izin lingkungan PT RUM, keempat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mencabut izin lingkungan PT RUM apabila Bupati Sukoharjo tidak segera melakukan pencabutan izin lingkungan.

Kapolres Sukoharjo, AKBP Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, pemberitahuan kegiatan oleh warga hanya tiga hari dan terakhir dilaksanakan Kamis (12/12). Batas waktu yang diberikan dari pihak keamanan untuk menyampaikan pendapat hanya sampai pukul 17.00 WIB. Selepas batas waktu, tim pengamanan dari kepolisian akan melakukan tindakan pembubaran. "Kami siagakan personel sebanyak 430 orang untuk mengawal aksi agar tidak anarkis," ujarnya

Juru bicara PT RUM Nguter Bintoro Dibyoseputro mengatakan, PT RUM mempersilahkan warga masyarakat untuk menyampaikan asprasi sesuai aturan yang berlaku. PT RUM sekarang berencana memasang mesin H²SO⁴ Recovery Plant yang berfungsi untuk mendaur ulang gas H2S menjadi H²SO⁴. Di mana bahan baku utamanya adalah  uap H2S yang sering dikeluhkan warga sekitar PT RUM.

"Bila alat H2SO4 Recovery ini terpasang, maka uap H2S semakin kami tangkap sebagai bahan baku. Sehingga gangguan udara karena H2S bisa hilang. Semoga dalam 12 bulan ke depan sudah terpasang alat H2SO4 Recovery Plant," ujarnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI