Gusti Moeng Tawarkan Solusi Konflik Kraton Solo

SOLO, KRJOGJA.com -Konflik berkepanjangan di Kraton Kasunanan Surakarta meski pemerintah sudah ikut turun tangan , membuat GKR Wandansari Koesmoertiyah melakukan langkah terobosan baik memberi masukan ke Presiden Jokowi maupun langkah mediasi melalui pengadilan negeri (PN) Solo. 

"Saya selaku Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Komunikasi dan Informasi Kraton Nusantara tidak sekadar mengucapkan prihatin atas konflik berkepanjangan di Kraton Surakarta peninggalan dinasti Mataram itu. Kami menjalin komunikasi dengan pemerintah hingga pimpinan tertinggi yakni Presiden Jokowi serta langkah hukum di Pengadilan Negeri (PN) Solo agar cepat ada penyelesaian yang tuntas di Kraton Surakarta,"papar Gusti Moeng didampingi Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Dr Edy Wirabumi SH MH sepulang dari seminar Lintas Budaya di Hongkong, Selasa (12/12/2017).

Dipaparkan oleh Gusti Moeng Kraton Surakarta di bawah kepemimpinan Pakoe Boewono XIII belum melaksanakan Peraturan Mendagri yang menyebut bahwa Kraton Surakarta adalah Raja Paku Buwono XIII dibantu Maha Menteri Panembahan Agung Tedjo Wulan. 

"Praktiknya dalam bebadan yang baru dibentuk oleh PB XIII , peran Maha Mentri yang seharusnya dimintai pertimbangan  untuk memilih personil yang akan didudukkan di bebadan tidak dilakukan oleh PB XIII.Hal ini memicu konflik berkepanjangan di kraton Surakarta, dengan masuknya orang-orang kurang kompeten mengurus bebadan . Padahal peran bebadan itu penting, untuk mengantisipasi akan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh pemerintah,"paparnya.

Dituturkan sejarah dinobatkannya KGPH Hangabehi menjadi Raja Kraton Kasunanan Surakarta Paku Buwono XIII adalah berkat adanya Lembaga Adat. 

"Harusnya Lembaga Adat yang diisi sentana dalem keturunan dari PB II hingga PB XII itu harusnya pada perjalanannya harusnya dimasukkan sebagai anggota bebadan. Apalagi saat terjadi sebuah kasus pengacara PB XIII , KPA Ferry Firman Nurwahyu Pradoto SH mengatakan PB XIII mengalami cacat permanen sehingga tidak memiliki kapasitas untuk untuk membuat keputusan termasuk membuat struktur bebadan.

Hal itulah , lanjut KPH Dr Edy Wirabumi sejumlah pengageng seperti Pengageng Keputren Gusti Galuh, Wakil Pengageng Keputren Gusti Timoer , Pengageng Pasiten Gusti Retno Dumilah , Gusti Sekar Kencono pengageng Mondro Budoyo dan Gusti Moeng pengageng Sasono Wilopo Kraton Kasunanan Surakarta mengajukan gugatan perdata ke PN Solo untuk minta petunjuk hakim tentang kelembagaan yang baru dibentuk oleh PB XIII yang sebelumnya dinyatakan pengacaranya cacat permanen itu sah apa tidak menurut hukum. (Hwa)     

BERITA REKOMENDASI