Hadapi Pilkada 2020, Bawaslu Sukoharjo Petakan Kerawanan Pelanggaran

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Bawaslu Sukoharjo melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran saat pelaksanaan Pilkada 2020. Beberapa celah pelanggaran akan dipantau ketat petugas berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 lalu. Bawaslu Sukoharjo juga akan menindak pelaku pelanggaran sesuai dengan aturan berlaku.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sukoharjo Rochmat Basuki, Kamis (30/1) mengatakan, Bawaslu Sukoharjo sekarang sudah melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran guna menghadapi pelaksanaan Pilkada 2020. Pemetaan dilakukan sejak sekarang menginggat agenda tahapan Pilkada 2020 tinggal sebentar lagi dilaksanakan.

Dalam pemetaan tersebut Bawaslu Sukoharjo menggunakan dasar pengalaman pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Disaat itu muncul sejumlah praktek pelanggaran dibeberapa wilayah. Beberapa orang pelaku bahkan mendapatkan proses sesuai aturan berlaku.

Pada pelaksanaan Pilkada 2020 nanti beberapa celah pelanggaran akan dipantau ketat petugas. Bawaslu Sukoharjo sudah memberikan sejumlah catatan setelah selesai melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran.

Beberapa pelanggaran yang rawan muncul seperti masalah daftar pemilih baik saat proses daftar pemilih sementara (DPS) hingga daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu masih ada kerawanan lain seperti rakapitulasi perhitungan suara usai pelaksanaan pencoblosan pemilu.

Kerawanan pelangaran lain sesuai hasil pemetaan Bawaslu Sukoharjo dalam menghadapi Pilkada 2020 yakni, masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN). Bawaslu Sukoharjo bahkan sudah melakukan pemantauan dimana banyak kegiatan dihadiri ASN sudah mengarah ke salah satu bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.

“Bawaslu Sukoharjo sekarang masih baru sebatas pemetaan dan pendataan kerawanan pelanggaran saja sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada 2020. Kami belum bisa melangkah jauh apalagi menindak mengingat tahapan belum berjalan dan belum ada regulasi kuat mengatur hal itu,” ujarnya.

Bawaslu Sukoharjo ditegaskan Rochmat belum bisa memberikan sanksi penindakan. Sebab regulari berkaitan dengan pemberian hukuman belum turun.

“Ada juga Bawaslu Sukoharjo menemukan dan sudah mendata banyak keberadaan reklame dari bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Reklame itu sementara ini dibiarkan karena belum masih tahap kampanye,” lanjutnya.

Penindakan khususnya terhadap reklame dari bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati akan dilakukan Bawaslu Sukoharjo menunggu regulasi turun. Selain itu juga sudah masuk tahapan Pilkada 2020 berupa masa kampanye.

“Penertiban alat peraga kampanye jelas akan dilakukan. Itu rutin setiap pelaksanaan pemilu. Penindakan tersebut kedepan akan dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan,” lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI