HNW Khawatir KPK Kehabisan Waktu OTT Pejabat

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) khawatir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehabisan waktu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat sehingga mengesampingkan kasus-kasus 'PR' lainnya. HNW menyebut tiga kasus bernilai kerugian fantastis belum juga kelar, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kondensat, Century, dan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta.  

Hal itu dikemukakan HNW usai membuka pagelaran budaya seni wayang kulit dalam rangka sosialisasi empat pilar MPR RI di lapangan Desa Suruh, Tasikmadu, Sabtu (5/5/2018) malam. Ia juga menanggapi ditetapkannya Anggota Komisi XI DPR Amin Santono sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan suap terkait penganggaran APBN perubahan 2018.  

"Kita sangat menyayangkan dan prihatin terjadi lagi OTT (operasi tangkap tangan). Dari sembilan orang yang ditangkap, satu diantaranya anggota DPR. Apapun itu masalahnya, harus diseriusi," katanya. 

Status tersangka anggota DPR di kasus tersebut kembali mencoreng nama baik institusi. Seharusnya, wakil rakyat di parlemen memberi teladan baik mengelola anggaran untuk kemajuan bangsa, bukan malah memperkaya diri dengam uang itu. Menurut HNW, aksi KPK itu memang sudah seharusnya dilakukan. 
"Hadirnya KPK bagian dari Tap MPR tentang pemberantasan korupsi dan percepatan pemberantasan korupsi," katanya. 

Dalam menjalankan misinya, KPK diharapkan memegang komitmen pemberantasan korupsi dengan menyeret tersangka ke persidangan berikut menyodorkan bukti dan fakta secara adil. 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mewanti-wanti KPK agar menggunakan waktunya secara efektif. Masih terdapat sejumlah kasus korupsi bernilai kerugian fantastis menunggu penyelesaian. 

"Jangan melupakan kasus besar. Takutnya, dengan kasus-kasus baru, KPK akan kehabisan waktu. Kasus besar itu seperti BLBI dengan kerugian ratusan triliun rupiah, kasus Century dengan kerugian sekitar Rp 6,7 triliun, Kondensat (korupsi dan pencucian uang), reklamasi teluk Jakarta yang memberi suap ke (oknum) Pempov DKI," katanya. 

Pengembangan kasus-kasus tersebut seakan jalan di tempat. Sementara, terus mengalir kasus anyar yang tengah digarap seperti korupsi proyek e-ktp tahun anggaran 2011-2013. (Lim)

BERITA REKOMENDASI