Hore…Gaji Guru Honorer Sragen Naik

SRAGEN, KRjogja.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen memastikan ada kenaikan honor atau insentif bagi guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sebesar Rp 50.000 per bulan. Kenaikan akan diberlakukan mulai Januari 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 20,4 miliar untuk sebanyak 2.672 GTT/PTT.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen, Sunari kepada wartawan Rabu (12/2) mengatakan, total ada sebanyak 2.021 GTT dan 651 PTT yang tersebar di SD dan SMP Sragen. Untuk pembayaran honor mulai 2020, dianggarkan total Rp 20,4 miliar.

Menurut Sunari, anggaran sebesar itu mengalami kenaikan Rp 50.000 perbulan. “Untuk upah GTT pada tahun lalu sebesar Rp 650.000 perbulan, mulai tahun ini naik jadi Rp 700.000 perbulan. Sementara itu untuk PTT pada tahun lalu mendapat upah sebesar Rp 400.000 perbulan, naik jadi Rp 450.000 perbulan,” ujarnya.

Sunari menguraikan jika dulu upah GTT dan PTT diberikan dengan nama bantuan sosial (Bansos) yang dikelola Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Saat ini, insentif itu berganti nama jadi upah atau honor dan yang dikelola langsung oleh Disdikbud.

Upah GTT dan PTT pada 2019, jelasnya, cair setiap tiga bulan sekali. Sedangkan di tahun 2020 ini, pihaknya berharap upah GTT dan PTT bisa diberikan setiap bulan. “Saya berharap upah Januari bisa dibayarkan Februari, upah Februari bisa dibayarkan Maret. Begitu seterusnya. Namun, khusus upah Desember bisa dibayar di akhir Desember, sebulan sekali pastinya,” jelasnya.

Terkait wacana penghapusan guru honorer sebagaimana yang pernah disampaikan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud), Sunari mengatakan belum bisa memberikan komentar. Sebab hingga kini belum ada petunjuk teknis terkait penghapusan guru honorer. Ia menambahkan dengan dukungan 2.021 guru honorer SD dan SMP saja, saat ini masih mengalami kekurangan guru untuk mengajar. Sunari justru berharap penghapusan guru honorer itu malah dilakukan dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau pegawai negeri sipil (PNS). (Sam)

 

BERITA REKOMENDASI