Informasi Geospasial Hindari Sengketa Batas Wilayah

KARANGANYAR, KRJOGJA.com –  Pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Karanganyar diminta menerapkan sistem geospasial dalam proses delineasi batas wilayah administratif. Penentuan secara konkret perbatasan wilayah lebih memantapkan pengguna anggaran merealisasikan program pembangunan. 

"Semua informasi pembangunan tingkat pusat sampai provinsi harus berdasar geospasial agar pembangunan oleh Pemdes, Pemkab maupun pemprov tidak saling tumpang tindih,” kata Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Dodi Sukmayadi pada temu kerja delineasi batas wilayah administrasi desa/kalurahan secara kartometrik di rumah dinas bupati Karanganyar. 

Sistem geospasial terintegrasi citra satelit beresumsi tinggi. Hasilnya akurat dan riil. Penggunaan sistem ini direkomendasi untuk mengawali kebijakan strategis di daerah, misalnya penataan permukiman, merancang jalur transportasi darat dan memetakan kawasan hutan lindung. Di kabupaten/kota mulai jamak memakai instrumen ini dalam merencana tata ruang. 

"Penentuan dan penegasan batas desa sangat penting. Sekarang pemerintah desa dituntut menggunakan informasi geospasial dalam menentukan letak fasilitas publik seperti puskesmas dan sekolah. Dengan data geospasial akan mempermudah semuanya, karena BIG menggunakan  foto satelit resumsi tinggi,” terangnya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI