Ini, Alasan Kades Tak Ikut Prona Pendaftaran Tanah

WONOGIRI, KRJOGJA.com – Sejumlah kepala desa (Kades) di daerah Wonogiri menyatakan enggan ikut program pensertifikatan tanah massal melalui program nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).  Tahun 2018, Kabupaten Wonogiri mendapat kuota sebanyak 30.000 bidang atau naik 300 persen lebih jika dibanding kuota tahun 2017 yang hanya sekitar 9.000 bidang (sertifikat).

Menurut kalangan Kades disela Sosialisasi Program Nasional (Prona) PTSL Tahun 2018 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (30/11), keengganan atau 'ketakutan' mereka karena bisa dijerat hukum dengan sangkaan melakukan pungutan liar (pungli) saat penarikan biaya Prona PTSL.

"Takut disalahkan atau dituduh pungli meski biaya  (pensertifikatan Prona) sudah kesepakatan bersama warga selaku peserta, kurang tahu nanti  ikut atau tidak," ungkap seorang Kades yang minta dirahasiakan jatidirinya di koran.

Kejadian seperti itu, tutur Kades lainnya, sudah terjadi dalam program Prona 2017 di wilayah Tirtomoyo Wonogiri. "Nyatanya ada perangkat desa dan kecamatan yang ditindak Tim Saber Pungli Kabupaten Wonogiri," tandas dia.

Dalam Sosilisasi Program Nasional PTSL di daerahnya, Kepala Kantor ATR/BPN Wonogiri Cahyono SH MH menjelaskan, tahun 2018 Wonogiri mendapat jatah pensertifikatan massal warganya sebanyak 30.000 bidang. 

Dengan sosialisasi yang melibatkan pemateri dari Tim Saber Pungli, Kejaksaan Negeri (Kejari), serta Kantor KPT Pajak Pratama Sukoharjo itu, Cahyono berharap, ada persepsi yang sama antara Kantor ATR/BPN Wonogiri dengan para Kades selaku ujung tombak terdepan program.

"Jangan sampai terjadi pungli sehingga perlu ada musyawarah bersama karena meski Prona PTSL dibiayai ABPN namun tidak gratis seluruhnya," kata Cahyono sembari menegaskan yang digratiskan adalah biaya di kantornya. (*)

BERITA REKOMENDASI