Jadi Lokasi Mesum, Anak Nongkrong Bakal Diusir dari Alun-alun Kota

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Aparat Satpol PP Kabupaten Karanganyar bakal lebih ketat mengawasi aktivitas masyarakat di Alun-alun Kota pascaberedarnya foto aksi kurang terpuji sepasang pelajar sekolah di kawasan tersebut. Dalam gambar yang tersebar di media sosial, sepasang remaja tersebut seakan bebas bermesraan tanpa peduli berada di ruang publik.

Keduanya duduk sambil bergandengan tangan di trotoar sisi timur yang berada tepat di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar. Helm warna merah di sebelah pemuda di gambar menunjukkan sepeda motornya diparkir tak jauh dari mereka berada. Seribuan lebih komentar di salah satu akun facebook anggota grub Info Wong Karanganyar usai diunggah beberapa hari lalu, bertambah ramai dengan unggahan berikutnya. Dari jepretan amatir itu terlihat pelajar bermesraan dengan berbagai aksi kurang terpuji.

“Iya, gambar itu sudah beredar. Saya sampai miris melihatnya. Padahal lokasinya tak jauh dari kantor bupati,” kata Kepala Dinas Satpol PP dan PMK, Kurniadi Maulato kepada KRJOGJA.com, Selasa (3/10/2017).

Menindaklanjuti hal itu, Kurniadi memerintahkan anggotanya yang bertugas jaga shift di depan kantor bupati untuk ikut mengamati aktivitas di alun-alun. Jumlah petugas jaga memang hanya dua orang per shift piket posko, namun tak boleh lengah. Mereka perlu sering-sering melihat ke lokasi rawan pelajar nongkrong di luar pagar kompleks kantor Setda.

Biasanya, trotoarnya ramai remaja berikut sepeda motornya diparkir di tepian trotoar.

“Mulai sekarang dilarang nongkrong di sana, untuk mengantisipasi hal memalukan seperti berpacaran di tempat umum. Lagipula masih mengenakan seragam sekolah,” katanya.

Selain itu, patroli tiga kali sehari di lokasi perkotaan bakal lebih sering melewati seputaran alun-alun dan kompleks perkantoran Cangakan.

“Apabila sekadar duduk-duduk saja, akan diperingatkan. Jika ketahuan berbuat tak senonoh akan diusir. Kita siapkan anggota dan informan supaya memotretnya jika nanti berkilah. Diminta datanya, jika perlu dilaporkan ke sekolahnya,” katanya.

Mengenai pemasangan tanda larangan berbuat asusila di Alun-alun, Kurniadi mengakui hal itu butuh persetujuan bupati. Pemasangannya dianggap mengurangi estetika ruang tersebut. Namun, itu bisa dipasang di area lain rawan praktik pelajar bermesraan seperti di jalan-jalan perkampungan kompleks perkantoran Cangakan.

“Dasarnya Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat No 26 tahun 2015,” katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI