JKN Kades Ditanggung Pemerintah

SOLO, KRJOGJA.com – Pada penghujung 2018 ini para kepala desa dan perangkat desa bisa tersenyum, karena kepesertaan JKN-KIS ditanggung pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mereka ditetapkan masuk dalam kelompok peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung pemerintah.

"Berkat kehadiran Perpres 82 tahun 2018 membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkat desa menjadi lebih jelas," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solo, Agus Purwono dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 di Kantor BPJS Solo, Rabu (19/12).

Dijelaskan Agus, perhitungan iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sama dengan iuran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) tanggungan pemerintah lainnya yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah.

Dalam Perpres 82 juga mengatur bagi bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iuran dibayarkan, maka bayi berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI. Sedang bagi bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya.

Yaitu proses verifikasi dalam pendaftaran memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. "Karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis," tambah Agus. (Qom)

BERITA REKOMENDASI