Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Sukoharjo Naik 13 Ribu Unit

Editor: Agus Sigit

SUKOHARJO, KRjogja.com – Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ulang Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 13 ribu unit RTLH. Sedangkan berdasarkan BDT tahun 2015 jumlahnya hanya 10.800 unit RTLH. Data tersebut sudah valid dan digunakan Pemkab Sukoharjo untuk menuntaskan RTLH.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Suraji, Senin (4/19) mengatakan, verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 sudah selesai. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah dimulai sejak awal tahun 2021 lalu. Hasilnya diketahui akumulasi RTLH di Kabupaten Sukoharjo tersebar di 12 kecamatan sebanyak 13 ribu unit RTLH.

Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2015 lalu hanya 10.800 unit RTLH. DPKP Sukoharjo sengaja melakukan verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 sebagai bentuk perbaikan data mengingat sudah sangat lama tidak dilakukan pendataan.

DPKP Sukoharjo secara resmi sudah menerima data RTLH dari 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021. Hasil pendataan ulang tersebut juga telah dilaporkan secara resmi ke Pemkab Sukoharjo.

“Memang ada kenaikan angka pada tahun 2021 ini dibanding tahun 2015 lalu. Sebab dulu ditingkat beberapa desa dan kelurahan belum dilakukan pendataan dan dikerjakan rehab RTLH. Tapi sekarang sudah,” ujarnya.

DPKP Sukoharjo menemukan penambahan data dari hasil verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH di beberapa kecamatan. Suraji mencontohkan seperti di Kecamatan Grogol, Gatak, Baki, Mojolaban, dan Kartasura seharusnya data sekarang sudah nol temuan atau tidak ada RTLH lagi, namun kenyataanya masih ada RTLH ditemukan dan dilaporkan pihak pemerintah desa dan kelurahan ke tingkat kabupaten.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor terjadi karena perkembangan dan kondisi warga berpenghasilan rendah. Kondisi ditambah dengan adanya pandemi virus Corona dimana ada kemungkinan penurunan tingkat ekonomi masyarakat karena menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak memiliki pekerjaan tetap.

Pemkab Sukoharjo melalui DPKP melalukan verifikasi dan validasi ulang data BDT RTLH tahun 2021. Proses tersebut telah resmi dilaksanakan sejak awal Februari. Nantinya setelah selesai data BDT RTLH hasil perbaikan akan dijadikan patokan bagi Pemkab Sukoharjo dalam menyusun program dan memberikan bantuan rehab RTLH.

BDT RTLH yang dimiliki Pemkab Sukoharjo terakhir dibuat para tahun 2015 lalu. Data tersebut dianggap DPKP Sukoharjo sudah tidak layak diterapkan sekarang karena sudah tertinggal dan banyak kekurangan. Kondisi tersebut maka dilakukan verifikasi dan validasi data ulang pada tahun 2021.

“Proses pendataan ulang verifikasi dan validasi BDT RTLH Sukoharjo sudah dilaksanakan dan diharapkan bisa menghasilkan data valid mengenai kondisi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau warga kurang mampu untuk dijadikan dasar dilakukan perbaikan,” lanjutnya.

Suraji menjelaskan, dalam BDT RTLH 2015 kondisinya sekarang sudah banyak terjadi perubahan data, banyak masyarakat belum masuk dalam data, kriteria kurang detail dan belum muncul adanya data backlog dan Rumah Layak Huni (RLH). Sedangkan pendataan ulang tahun 2021 dilakukan validasi data terbarukan, validasi data cukup handal, kriteria mengikuti ketentuan dari Kementerian PUPR, selain itu juga nanti dihasilkan data RTLH, RLH dan backlog perumahan.

Proses verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 dilakukan DPKP Sukoharjo dengan melibatkan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan. Selanjutnya akan dikomunikasikan dengan pengurus RT/RW untuk memastikan kondisi warga saat didata.

Petugas akan mengumpulkan data yang dibutuhkan kemudian melakukan pengecekan lapangan dengan melihat rumah warga. Selain itu juga meminta keterangan RT/RW dan tetangga sekitar sebelum memastikan warga tersebut layak dan dimasukan dalam data BDT RTLH tahun 2021.

“Data harus detail dan jelas siapa nama warga, alamat, kondisi rumah, NIK KTP-elektronik, KK dan lainnya. Semua harus dipastikan sebelum dimasukan dalam BDT RTLH tahun 2021,” lanjutnya.

DPKP Sukoharjo setelah menerima data verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 maka akan langsung ditindaklanjuti. Penuntasan sebanyak 13 ribu unit RTLH menjadi prioritas utama.

“Kami perkirakan sebanyak 13 ribu unit RTLH itu akan tuntas semua pada tahun 2024 mendatang. Sebab sudah banyak program rehab RTLH di Kabupaten Sukoharjo baik dibiayai anggaran Pemkab Sukoharjo, provinsi, pusat dan CSR,” lanjutnya.

Suraji menjelaskan, dalam satu tahun diperkirakan ada 1.444 unit RTLH akan direhab. Angka tersebut masih bisa berubah mengalami kenaikan setelah ada bantuan rehab dari berbagai sumber anggaran termasuk pemerintah pusat.

Untuk menuntaskan RTLH tersebut DPKP Sukoharjo meminta keaktifan pemerintah desa dan kelurahan. Termasuk masyarakat ikut berperan membantu dengan bergotong royong melakukan rehab rumah. (Mam)

BERITA REKOMENDASI