Kartu Tani Ditangguhkan, Distribusi Pupuk Kembali ke RDKK dan NIK

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Komisi IV DPR mengapresiasi penambahan anggaran pupuk subsidi pada tahun 2021 menjadi Rp29 miliar. Alokasinya setara 9,5 juta ton. Selain itu, komisi IV berharap pemerintah memiliki format tepat distribusi pupuk subsidi tanpa kartu tani. Anggota Komisi IV DPR, Luluk Nurhamidah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati penambahan alokasi subsidi pupuk Rp 3 triliun pada 2021.

“Tahun ini Rp26 triliun. Ditambah Rp3 triliun menjadi Rp29 triliun. Itu mengkaver 9,5 juta ton. Kita akui, jumlah itu memang belum cukup. Idealnya 12 juta ton,” katanya kepada wartawan di gedung DPRD Karanganyar, Sabtu (3/10).

Ia juga mengapresiasi pemerintah yang akhirnya menangguhkan penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Sebab, masih banyak petani belum memiliki maupun memahami sistem tersebut. Mereka terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya mahal, karena terbentur sistem. Sebagai gantinya, pemerintah memakai kembali sistem rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang disinkronisasi dengan data NIK.

“Masalah muncul ketika di data kependudukan, tidak mencantumkan pekerjaan petani. Penggunaan paling lazim pekerja swasta. Ini sebenarnya bisa diatasi dengan surat pernyataan bahwa yang menerima pupuk benar-benar petani dan didampingi mantri tani. Masalah lain karena RDKK tidak update. Petani yang sudah meninggal dunia masih tercatat di RDKK. Ini pentingnya validasi RDKK,” katanya.

BERITA REKOMENDASI