Kasus Komputer Desa, 12 Kades Dipanggil Kejari

SRAGEN, KRJOGJA.com – Sebanyak 12 kepala desa (kades) dari Kecamatan Sidoharjo Sragen diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Kamis (22/2/2018). Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penyimpangan proyek pengadaan komputer desa pada 2017 lalu.

Dari 12 kades yang dipanggil, semuanya hadir dan diminta mengisi 16 pertanyaan dari kuisioner tim penyidik Kejari Sragen. "Kami mengambil sampel dengan memeriksa kades di Kecamatan Sidoharjo terkait kasus pengadaan komputer desa. Tidak menutup kemungkinan pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kades dari kecamatan lain," ujar Kasi Pidsus Kejari Sragen, Adi Nugraha.

Menurut Adi, hasil pemeriksaan ini akan dikaji dan dievaluasi oleh penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya. Bukan tidak mungkin, permintaan keterangan akan dilanjutkan dengan memanggil kades lain mengingat pengadaan komputer dilakukan di semua desa. "Beberapa pertanyaan yang kami ajukan seperti harga beli, spesifikasi komputer dan sebagainya. Setelah ini kami juga akan kroscek di lapangan," jelasnya.

Sementara, Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Sidoharjo yang juga Kades Taraman, Agus Widodo mengatakan, pemanggilan penyidik kejari ini dalam rangka klarifikasi data dan keterangan. Dipastikan semua pertanyaan penyidik sudah dijawab dengan kondisi yang sebenarnya. "Kami juga sampaikan bahwa spesifikasi komputer yang dibeli sudah sesuai dengan permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)," tuturnya.

Menurut Agus, pelaksanaan proyek pengadaan komputer desa ini diawali dengan penyampaian penawaran dari pihak CV penyedia jasa ke desa. Tentunya penawaran CV tersebut sudah disesuaikan dengan kriteria atau spesifikasi yang diminta PMD. Nilai proyek pengadaan komputer di 2017 ini adalah sebesar Rp 20 juga perdesa.   

Agus memastikan sebelum menyepakati pengadaan komputer, pihaknya telah membuat perjanjian dengan penyedia barang, jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan, akan mengajukan gugatan ke penyedia barang. "Semua perjanjian itu sudah dibuat sejak awal. Intinya jika spesifikasi tidak sesuai, kami akan menggugat," tandasnya.

Sementara itu, Kasi Pengembangan Sistem Informasi, Dinas PMD Sragen, Istiarto menyampaikan, pengadaan komputer desa ini merupakan wujud pelaksanaan program pengembangan sistem informasi desa pada 2017. Untuk pengadaan komputer diserahkan langsung ke masing-masing pemerintah desa. Selama ini PMD tidak mengarahkan pada perusahaan manapun untuk pengadaan komputer. "Tidak ada diarahkan sama sekali untuk membeli di toko tertentu," tuturnya.

Memang, jelasnya, ada penyeragaman terkait spesifikasi komputer yang harus dibeli. Hanya saja tidak ada arahan untuk membeli merek atau produuk tertentu. Sedangkan rata-rata harga sekitar Rp 17-18 juta sudah termasuk pajak. "Kami sudah cek di beberapa desa, ada sebagian yang barangnya berbeda. Sejak awal kami sudah meminta agar spesifikasi disampaikan ke toko agar sesuai," tambahnya.

Sebelumnya, Kejari Sragen terus mendalami kasus dugaan monopoli dalam proyek pengadaan komputer desa dan tidak sesuai rencana anggaran belanja (RAB). Bahkan kasus pengadaan komputer yang dianggarkan Rp 20 juta/unit/desa ini sudah terendus sejak setahun lalu.(Sam)

 

BERITA REKOMENDASI