Kebijakan Perampingan, Pejabat Tiga Instansi ‘Nyicil Ayem’

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Pejabat struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) relatif aman dari imbas perampingan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Personel di tiga instansi pelayanan publik tersebut tidak memungkinkan dikurangi jumlahnya.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Karanganyar, Samsi kepada wartawan, Jumat (9/12) terkait rencana perampingan SOTK. Di DKK, UPTD puskesmas justru kekurangan tenaga ahli bidang medis sehingga jumlahnya saat ini tidak boleh berkurang. Sedangkan di Disdikpora, bukan rahasia umum lagi terjadi ketimpangan jumlah pengajar dengan peserta didik. Pengurangan tenaga kerja di instansi tersebut bukanlah perihal bijak. Terkait pejabat di Disparbud, mereka sudah paling pas menduduki posisi masing-masing di kantor dinas maupun UPTD.

“Pengurangan SOTK tinggal menunggu waktu, yang akan efektif berlaku Januari 2017. Pejabat eselon II jumlahnya tetap, pejabat eselon III sedikit berkurang dan eselon IV paling banyak dikurangi. Di sisi lain, hal itu tidak mempengaruhi UPTD eksisting sekarang ini. Seperti puskesmas, UPTD pendidikan dan UPTD pariwisata,” jelas Samsi.

Untuk diketahui, perubahan SOTK didasari instruksi PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Nantinya hanya akan ada 17 dinas, tiga badan dan 17 kecamatan. Akibat perampingan ini, Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) akan digabung dengan Bidang Komunikasi dan Informasi yang saat ini berada di bawah Dishubkominfo. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR). Badan Lingkungan Hidup akan digabung bersama Dinas Kehutanan. Dinas Peternakan digabungkan ke Dinas Pertanian serta satuan kerja lain.

Belum lama ini, Pemkab menyelenggarakan uji kompetensi semua PNS untuk menakar kepantasannya masuk di SOTK baru.

“Siapa saja yang tersingkir maupun dipromosikan, itu menjadi hak pak Bupati untuk menyampaikan. Tentunya hasil kajian uji kompetensi merupakan dasar pengambilan keputusan serta pertimbangan Baperjakat,” jelasnya.

Selain memangkas organisasi di bawah Pemkab, Samsi mengatakan bakal muncul UPTD baru. Mengenai hal itu, proses pembentukannya menunggu hasil kajian dan legalisasi Bagian Organisasi Setda Karanganyar serta bupati.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Siswanto mengatakan hasil uji kompetensi PNS yang diselenggarakan pihak ketiga beberapa waktu lalu belum dirinya terima. Secara normatif, kebutuhan personel di tiap posisi akan dipenuhi berdasarkan nilai uji kompetensi serta pertimbangan pribadi bupati.

“Di BKD hanya menyediakan personel untuk kemudian diisikan ke kotak-kotak yang disiapkan Bagian Organisasi. Semua tergantung pertimbangan penggunanya alias pak bupati sendiri dibantu Baperjakat,” jelasnya. (R-10)

 

BERITA REKOMENDASI