Kejari Sukoharjo Beri Pendampingan Hukum Proyek Sugihan-Paluhombo

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Proses pembebasan lahan proyek peningkatan Jalan Sugihan-Paluhombo, Bendosari mendapat pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo. Pendampingan dilakukan setelah ada proses gugatan dari pemilik lahan yang sekarang sudah sampai di Mahkamah Agung (MA).

 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo Tatang Agus Valleyantono, Senin (12/8) mengatakan, pendampingan hukum sudah dilakukan sejak awal dalam proyek peningkatan Jalan Sugihan-Paluhombo, Bendosari. Pada proses tersebut saat dilakukan pembebasan lahan ada protes dan gugatan dari warga pemilik lahan. Gugatan sudah sampai ke MA dan hingga sekarang belum ada keputusan.

Kejari Sukoharjo dalam pendampingan hukum dilakukan dalam bentuk pengawalan. Sebab sebelumnya telah dilakukan penandatanganan bersama antara Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan Pemkab Sukoharjo terkait masalah tersebut.

Adanya gugatan dari warga pemilik lahan membuat pelaksanaan proyek menjadi tertunda. Pembangunan belum terlaksana menunggu keputusan hukum dari MA. Kondisi tersebut menjadi dilema sebab Pemkab Sukoharjo sebelumnya sudah menganggarkan dana untuk melaksanakan peningkatan Jalan Sugihan-Paluhombo, Bendosari.

“Kalau tidak segera ada putusan maka sangat mungkin dana yang sudah dianggarkan tidak terealisasi dan akhirnya menjadi Silpa. Kejari Sukoharjo sekarang melacak sampai mana perkara gugatan hukum di MA tersebut,” ujarnya.

Kabag Hukum Pemkab Sukoharjo Budi Susetyo mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah menerima pemberitahuan dokumen laporan terkait kasasi yang diajukan warga atas gugatan ganti rugi pembebasan lahan proyek peningkatan jalan Sugihan – Paluhombo, Bendosari dari MA. Dalam hal ini Pemkab Sukoharjo menunggu proses penyelesaian hukum dari MA.

“Kalau menurut ketentuan, dalam hal ini Peraturan MA (Perma), penanganan perkara untuk kepentingan umum, maksimal 30 hari sejak berkas diterima MA. Tetapi bagaimana itu nanti menjadi kewenangan MA, apakah sesuai dengan Perma itu atau tidak,” ujarnya.

Apabila nanti dalam penyelesaian hukum masalah ganti rugi pembebasan lahan sesuai Perma maka masalah gugatan warga segera diputuskan. Dengan demikian maka masalah segera selesai dan proyek peningkatan jalan bisa terealisasi tahun ini.

Pemkab Sukoharjo sendiri siap membayarkan ganti rugi pembebasan lahan pada warga terdampak proyek peningkatan jalan Sugihan – Paluhombo, Bendosari.  Namun pembayaran uang akan diprioritaskan pada warga yang menerima proyek. Sedangkan bagi yang tidak mau menerima atau mengajukan gugatan hukum maka uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo melalui konsinyasi.

“Ada tiga gugatan terkait dengan kasus ini. Satu gugatan sudah menerima dan tidak melakukan kasasi. Sedangkan yang lain, mengajukan kasasi setelah putusan PN sebelumnya menolak gugatan mereka,” lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI