Keterlambatan Pembangunan Besar, Pemkab Sukoharjo Lakukan SCM Proyek Gedung Pertemuan

Editor: Agus Sigit

SUKOHARJO, KRjogja.com – Batas kontrak kerja pembangunan gedung pertemuan Pemkab Sukoharjo tinggal beberapa hari kedepan habis pada 28 Desember 2021. Perkembangan pelaksana pembangunan sampai saat ini mengalami keterlambatan sebesar 19 persen. Proyek tersebut diperkirakan tidak bisa selesai tepat waktu. Pemkab Sukoharjo mengambil langkah tegas dengan melakukan Show Cause Meeting (SCM).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Senin (6/12) mengatakan, pembangunan gedung pertemuan Pemkab Sukoharjo masih terus dikerjakan dan dipantau langsung oleh DPUPR Sukoharjo. Gedung pertemuan yang dibangun menggunakan lahan bekas kantor DPRD Sukoharjo di Jalan Veteran Jetis Sukoharjo belum selesai.

Berdasarkan rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (Rakor POK) Triwulan 4 Pemkab Sukoharjo diketahui pembangunan gedung pertemuan mengalami keterlambatan semakin besar mencapai 19 persen. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan saat Rakor POK Triwulan 3 Pemkab Sukoharjo beberapa waktu lalu hanya 8,16 persen.

Besarnya angka keterlambatan pembangunan gedung pertemuan membuat Pemkab Sukoharjo mengambil langkah tegas SCM. Tindakan tersebut diambil karena angka keterlambatan diatas 10 persen.

“Untuk menelaah regulasi harus dilakukan SCM. Sebab angka keterlambatan sangat besar,” ujarnya.

SCM sendiri merupakan rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan konstruksi yang bisa terjadi karena kendala dari segi materi atau bahan, kurangnya pekerja di lapangan dan kondisi alam yang secara umum keterlambatan pekerjaan tersebut terjadi akibat kelalaian penyedia. SCM tersebut harus dilakukan karena kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis dan berpotensi waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.

Pembangunan gedung pertemuan Pemkab Sukoharjo apabila nanti tidak selesai tepat waktu maka sudah ada aturan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 10 Tahun 2021. Pihak rekanan nantinya diperbolehkan untuk diberi perpanjangan waktu.

Pemkab Sukoharjo sebelum memberikan perpanjangan waktu pengerjaan penyelesaian pembangunan akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Selain itu juga diberlakukan denda pada kontraktor.

“Kami juga akan melakukan evaluasi dulu dan masih menunggu hingga batas waktu kontrak kerja berakhir nanti,” lanjutnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo mengatakan, Pemkab Sukoharjo pada posisi sekarang sedang melaksanakan sejumlah proyek dibeberapa wilayah. Pembangunan dilakukan oleh pihak pelaksana atau rekanan pemenang lelang sejak beberapa waktu lalu. Pada pelaksanaan pembangunan tersebut Pemkab Sukoharjo mengingatkan pada pihak pelaksana untuk memperhatikan waktu penyelesaian pembangunan sesuai kontrak kerja.

Pemkab Sukoharjo berharap kontrak kerja tetap dipatuhi pihak pelaksana proyek. Sebab waktu awal dan selesai pembangunan sudah ditetapkan sebelumnya. Karena itu, Widodo meminta agar pelaksana proyek mematuhinya.

“Cuaca sekarang memang sering hujan. Kami ingatkan pada pelaksana proyek daerah untuk tetap memperhatikan waktu dan pembangunan bisa selesai sesuai kontrak kerja,” ujarnya.

Widodo menjelaskan, pihak pelaksana proyek sudah melakukan perhitungan pembangunan termasuk berkaitan dengan perubahan cuaca hujan. “Pelaksana proyek sudah melakukan persiapan dan termasuk antisipasi saat pembangunan dalam kondisi hujan. Namun demikian kami tetap ingatkan kontrak kerja,” lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo pada tahun ini melaksanakan sejumlah pembangunan seperti pengecoran jalan, pengaspalan jalan gedung pertemuan, mal pelayanan publik dan lainnya. Proyek masih dikerjakan dan diperkirakan selesai Desember mendatang.

“Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kami minta melakukan pengawasan pembangunan. Perkembangan proyek bisa dilaporkan setiap hari,” lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI